Board of Peace dan Ambisi Indonesia di Panggung Global

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), sebuah think tank independen yang berfokus pada kajian strategis dan pertahanan, menyelenggarakan kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis dan pimpinan redaksi media nasional di Jakarta.

Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membedah isu-isu krusial terkait kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Baca Juga: Ance Prasetyo Desak KLHK Usut Lahan Kompensasi Tambang Emas

Dalam forum tersebut, ISI menyoroti pergeseran geopolitik menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat 'otonomi strategis' guna menjaga kelangsungan negara (state survival). Dewan Penasihat ISI, Dr. Muhammad Hadianto, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

“Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional,” ujarnya.

Soroti Board of Peace dan Misi Gaza

ISI juga mengulas keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP) yang piagamnya ditandatangani di Davos pada Januari 2026. Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, memaparkan tiga alasan utama di balik langkah tersebut, yakni amanat konstitusi, kebuntuan diplomasi global, dan urgensi kemanusiaan di Gaza.

Menurutnya, sejak 1965, ratusan resolusi PBB dinilai belum mampu menghadirkan perdamaian konkret bagi Palestina. Karena itu, BoP diposisikan sebagai instrumen untuk mengawal two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan diplomasi global.

Komitmen ini diperkuat melalui pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, dengan Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.

Di sektor pertahanan dalam negeri, ISI menekankan pentingnya transformasi menuju budaya maritim yang kuat melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) guna menjaga kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Natuna.

Langkah tersebut dilengkapi dengan pengembangan Batalyon Teritorial Penyangga (BTP) berbasis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) untuk memperkuat logistik pertahanan di daerah, termasuk sektor kesehatan dan pertanian.

Baca Juga: Ugal-ugalan dan Lawan Arah di Jakpus, Polisi Tetapkan HM Sebagai Tersangka

Dari sisi ekonomi, ISI menyoroti Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS yang disebut berhasil mengamankan tarif 0 persen bagi 1.819 pos tarif produk unggulan Indonesia. Diversifikasi kerja sama dan penguatan industri pertahanan melalui skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai menjadi kunci menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal.

Direktur Kerja Sama ISI, Aisha R. Kusumasomantri, berharap kolaborasi dengan media dapat meningkatkan literasi publik terhadap isu-isu strategis.

“Kami siap menjadi mitra media dalam menerjemahkan niat strategis pemerintah ke dalam narasi yang kredibel dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.