Palestina Resmi Buka Kantor Penghubung, Sinyal Serius ke Board of Peace

PONTIANAKGLOBE.COM, GAZA -- Otoritas Palestina memastikan telah membentuk kantor penghubung atau liaison office untuk memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk kesiapan Palestina menjalankan tanggung jawab di Jalur Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh melalui surat kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, seperti dikutip kantor berita WAFA, Kamis (26/2/2026). 

Baca Juga: Indonesia Dukung Langkah Palestina, Kantor Penghubung Board of Peace Resmi Dibentuk

Dalam surat tersebut, Al-Sheikh menyebut kantor penghubung itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa. Pembentukan liaison office disebut sebagai bagian dari komitmen Palestina mendorong masa depan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Ia menegaskan seluruh komunikasi dengan Board of Peace dilakukan dalam kerangka mendukung jalur politik yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump demi memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.

"Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda (Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza)," ujar Al-Sheikh kepada Mladenov dalam surat tersebut.

Al-Sheikh juga menyatakan dukungan terhadap Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan Presiden Trump, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, pembentukan kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace, serta pembentukan Komite Nasional untuk Pemerintahan Gaza.

Baca Juga: Ibu Fandi Bersujud ke Habiburokhman, Vonis Mati ABK Perkara 2 Ton Sabu Dipertanyakan

Menurutnya, langkah-langkah tersebut menjadi transisi konkret untuk menopang stabilitas jangka panjang di Gaza dan Tepi Barat, sekaligus menegaskan prinsip satu sistem, satu hukum, dan satu otoritas di kedua wilayah.

"Ini adalah langkah-langkah transisi nyata yang akan berkontribusi untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina sekaligus menyediakan layanan keamanan dan pemerintahan tanpa menciptakan dualitas pemerintahan, hukum, dan keamanan bagi rakyat kami di Gaza dan Tepi Barat," imbuh dia.***