Menkeu Bicara Redenominasi, DPR Ingatkan Risiko Psikologis dan Teknis

Di sisi lain, pemerintah perlu menyiapkan pencetakan uang baru, penarikan uang lama, pembaruan ATM, hingga edukasi publik.

Namun, di balik risiko itu, redenominasi juga membawa manfaat jangka panjang.

“Penyederhanaan digit memperkuat persepsi stabilitas rupiah dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran,” kata Harris.

Ia menambahkan, pelaporan keuangan akan lebih ringkas, risiko kesalahan berkurang, dan literasi harga masyarakat meningkat.

Redenominasi juga bisa meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap kredibilitas moneter Indonesia, selama dilakukan di atas fondasi ekonomi yang sehat.

Meski begitu, Harris menekankan agar pemerintah tidak terburu-buru.

“Pertanyaannya bukan setuju atau tidak, tapi apakah ini waktu yang tepat. Inflasi memang stabil dan ekonomi digital berkembang, tapi risiko global juga meningkat,” ujarnya.

Ia mendorong agar pemerintah menyiapkan regulasi dan uji sistem lebih dulu, sementara penetapan waktu implementasi harus menunggu stabilitas ekonomi benar-benar kuat.

“Redenominasi tidak boleh jadi proyek kosmetik. Ia harus jadi bagian dari modernisasi ekonomi nasional,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Baca Juga: Kontroversi Soeharto Menjadi Pahlawan Tak Surutkan Dukungan, NasDem Pilih Lihat Sisi Positifnya

Sebagai penutup, Harris menegaskan redenominasi bukan cara memperkuat rupiah secara instan.

“Daya beli ditentukan oleh inflasi dan produktivitas, bukan jumlah nolnya. Tapi bila dijalankan dengan fondasi stabil dan transparan, redenominasi bisa memperkuat sistem ekonomi sekaligus kepercayaan publik,” ujarnya.

“Itulah yang akan saya kawal di Komisi XI DPR: memastikan redenominasi dilakukan saat bangsa benar-benar siap, bukan sekadar saat isu ini ramai dibicarakan,” tandasnya.***