KWI Ingatkan Tantangan Bangsa: Dari Ketimpangan Sosial hingga Ancaman terhadap Demokrasi

photo author
Steve Vantax, Pontianak Globe
- Senin, 25 Mei 2026 | 15:53 WIB
Prabowo berbincang dengan Kardinal Suharyo yang juga Uskup Agung Jakarta (kiri), Ketua Presidium KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin yang juga Uskup Bandung (tengah), dalam satu kesempatan.  (Dok. Pontianak Globe)
Prabowo berbincang dengan Kardinal Suharyo yang juga Uskup Agung Jakarta (kiri), Ketua Presidium KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin yang juga Uskup Bandung (tengah), dalam satu kesempatan. (Dok. Pontianak Globe)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan seruan pastoral dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118.

Melalui dokumen berjudul Bangkit Bersama dalam Pengharapan, para uskup Katolik mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat berbagai persoalan yang masih dihadapi Indonesia sekaligus menumbuhkan optimisme untuk membangun masa depan yang lebih adil dan bermartabat.

Baca Juga: Adzan Magrib Bergema di KWI, Momen Bersejarah Setelah Seabad

Ketua Presidium KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin menjelaskan bahwa Gereja merasa perlu menyuarakan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan.

Menurut KWI, berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial, politik, dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian bersama.

Salah satu isu yang menjadi perhatian para uskup adalah kualitas demokrasi di Indonesia.

KWI menilai ruang dialog publik harus tetap dijaga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritik secara bebas serta bertanggung jawab.

Dalam seruannya, KWI mengingatkan pentingnya menghormati perbedaan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Baca Juga: KWI Gelar Buka Puasa Bersama Hj. Shinta Nuriyah dan Anak Yatim, Tekankan Persatuan Bangsa

Kritik terhadap kebijakan publik, menurut mereka, tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam membangun bangsa.

Para uskup juga mengingatkan agar praktik penyelenggaraan negara tidak mengarah pada pemusatan kekuasaan yang berlebihan.

Mereka menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Selain itu, KWI mendorong penegakan hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik.

KWI mengapresiasi berbagai upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, mereka menilai manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Steve Vantax

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Ahli Toksinologi Ungkap Dokter Icha Berulang

Selasa, 30 Juni 2026 | 23:08 WIB
X