PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Linimasa media sosial tengah ramai menyoroti kondisi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan pascabencana di tiga provinsi tersebut sudah dilakukan dengan skala nasional meski status bencana nasional belum ditetapkan.
“Kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, tetapi perlakuannya sudah nasional,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Baca Juga: Lagi-Lagi Minta Modal? DPR Tantang Direksi Garuda Jamin Tak Akan Minta Tambahan Lagi
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat langsung turun begitu bencana terjadi dan seluruh langkah penanganan dijalankan sesuai prosedur nasional.
“Dari hari pertama, pemerintah pusat menilai sendiri bahwa harus turun. Dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional, jadi semua sudah all out,” katanya.
Bantuan logistik dikirim dari Jakarta dan disalurkan melalui udara untuk menjangkau wilayah-wilayah yang hingga kini masih terputus akses daratnya. Ia menegaskan bahwa yang terpenting bukan status bencana, melainkan tindakan nyata.
“Tindakannya itu yang lebih penting, tindakan nasional,” ucapnya.
Pemerintah juga mulai mendata rumah-rumah yang roboh untuk pembangunan hunian sementara. Di sisi lain, bencana ini ikut disertai maraknya laporan penjarahan yang viral di media sosial, termasuk insiden penjarahan supermarket di Sibolga, Sumut.
Tito turut menanggapi hal tersebut dan menyebut kondisi isolasi membuat warga kesulitan memperoleh makanan.
“Stok (makanan) mereka mungkin kurang, lapar. Tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan,” sebut Tito.
Baca Juga: Ditinggal Saat Banjir? Video Anjing Gigit Pagar di Medan Banjir Komentar Pedas
Ia memastikan distribusi bantuan kini telah diambil alih pemerintah bersama TNI dan Polri agar suplai logistik dapat terpenuhi.
“Sekarang sudah diatur. Sudah diatur dropping-nya cukup,” tegasnya.
Menanggapi isu sejumlah bupati di Aceh yang menyatakan tidak mampu menangani bencana, Tito mengatakan bahwa kondisi geografis yang tertutup memang membuat pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendirian.
Artikel Terkait
Belanja Birokrasi Membengkak, Tito: Banyak Pemda Hobi Rapat dan Jalan-Jalan
Fakta Baru! Tito Sebut Data Purbaya Ketinggalan Dua Bulan Soal Dana Pemda
Bongkar Pola Lama APBD: Tito Desak Daerah Hentikan Rapat dan Dinas Tak Produktif
Banjir Bandang hingga Longsor: Agam Dilanda Bencana Terburuk dalam Tahun Ini
Medan Tanggap Darurat Banjir: Ribuan Warga Mengungsi, Rico Waas Pastikan BBM Aman
Banjir Sumut–Aceh: Prabowo Klaim Negara Mampu Atasi, Fakta di Lapangan?