Peringatan Keras Sri Radjasa: Polemik Ijazah Jokowi Bisa Hantam Prabowo

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang menyeret nama Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

Kasus dugaan pemalsuan ijazah tersebut kini sudah memasuki tahap penetapan tersangka terhadap delapan orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa.

Baca Juga: Ferry Irwandi: Kasus Ira Lebih Aneh dari Tom Lembong

Menurut Sri Radjasa, jika proses hukum berlanjut hingga penahanan, situasi itu dapat memengaruhi legitimasi Presiden Prabowo di mata publik.

Sri Radjasa menilai, sikap diam justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah membiarkan langkah kepolisian berjalan tanpa pengawasan.

“Dampaknya sangat luas sekali, nggak main-main. Jadi, buat saya dalam situasi seperti ini, Prabowo sebagai presiden harus campur tangan untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak berkepanjangan,” ujar Sri Radjasa dalam video podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang dikutip pada Sabtu, (22/11/2025). 

“Tapi ketika dia (Prabowo) membiarkan kasus ini, artinya kan ada upaya melegitimasi tindakan Polri yang jauh dari semangat reformasi. Itu hati-hati yang saya bilang, jangan main-main,” lanjutnya.

Ia memperingatkan bahwa gelombang protes masyarakat nantinya bisa mengarah kepada Presiden Prabowo.

“Ke depan, publik, masyarakat akan demo ya sasarannya kepada Presiden (Prabowo) bukan Jokowi,” lanjutnya.

Sri Radjasa menyebut publik awalnya berharap Prabowo melakukan reformasi Polri, namun komposisi anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri justru memicu kekecewaan.

“Jelas (ada harapan), tapi ketika sudah terbentuk, melihat komposisinya, (kepercayaan) publik surut kembali,” imbuhnya.

“Jangan-jangan ini cuma ecek-ecek aja, apalagi kemudian Sigit (Kapolri) tidak diganti bahkan masuk ke dalam tim, jadi pertanyaan besar,” ucap Sri Radjasa.

Ia mempertanyakan alasan masuknya sejumlah mantan petinggi Polri ke dalam komisi reformasi tersebut.

“Memang dari awal kehadiran mereka (petinggi Polri) sebagai tim reformasi itu sudah tanda tanya besar, bukan hanya kami tapi juga publik, ‘Kok seperti ini?’” tambahnya.

Menurutnya, keterlibatan nama-nama tersebut memberi kesan bahwa proses reformasi tidak dilakukan secara menyeluruh.