Peringatan Keras Sri Radjasa: Polemik Ijazah Jokowi Bisa Hantam Prabowo

“Kondisi ini jadi kayak ada reformasi setengah hati,” kata Sri Radjasa.

Meski ada tokoh yang dinilai publik tepat untuk masuk dalam komisi, ia menyebut kehadiran mantan pucuk pimpinan Polri menjadi sesuatu yang tak wajar.

“Ada Pak Mahfud, Pak Jimly yang diharapkan publik, tapi ketika masuk nama Tito, Sigit, nama-nama lain yang mereka adalah bagian dari pimpinan Polri yang membuat Polri ini harus direformasi,” jelasnya.

“Artinya kan tidak elok ya, ketika mereka melakukan sesuatu yang membuat polisi inni rusak kemudian mereka ada di dalam untuk memperbaiki. Pasti dia akan tutupin karena ini dampaknya ada persoalan hukum ke depan atau nama baik mereka,” terangnya.

Sri Radjasa turut menanggapi aksi walk out yang dilakukan Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Muhammad Rizal Fadillah saat mediasi kasus ijazah Jokowi pada 19 November 2025. Ia menilai tindakan itu sebagai bentuk hilangnya kepercayaan terhadap Komisi Reformasi Polri.

“Ini (walk out) adalah satu bukti, satu indikasi tim Reformasi Polri tidak patut dipercaya, itu aja,” ucap Sri Radjasa.

Baca Juga: Usai Dilantik, Heri Saman Siap Pimpin ICDN Kalbar

Walk out tersebut terjadi setelah Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, meminta para tersangka untuk keluar atau tetap berada di ruang mediasi tanpa memberi pernyataan.

“Itu kan satu bentuk ada kompromi antara sipil dengan mantan polisi dan polisi yang masih aktif di tim reformasi. Itu udah kelihatan,” sambungnya.

“Saya nggak berharap lagi, saya dan mereka yang walk out tidak berharap bahwa reformasi ini akan on the track,” tandasnya.

Adapun lima dari sepuluh anggota komisi reformasi Polri merupakan petinggi Polri, yakni Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Idham Azis, dan Jenderal (HOR) (Pur) Ahmad Dofiri.***