Kuota Haji Jadi Ajang Bisnis, KPK Telusuri Dugaan Korupsi dan Setoran ke Kemenag!

Baca Juga: Festival Mooncake di SD Cahaya Mentari Pontianak, Serunya Anak-Anak Nikmati Kue Bulan, Lampion, dan Belajar Toleransi

Pembagian Kuota Jadi Akar Masalah

Kasus ini bermula dari tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi pada tahun 2024.

Sesuai Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tambahan kuota seharusnya dibagi 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, dalam praktiknya, pembagian kuota justru tak sesuai aturan dan bahkan sempat menjadi 50:50.

Kondisi inilah yang diduga memunculkan praktik jual beli kuota dan aliran dana tidak sah demi mempercepat keberangkatan jemaah. ***