Reshuffle Kabinet Prabowo: Erick Thohir Jadi Menpora, Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Menko Polhukam Baru Dilantik

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto kembali membuat langkah politik mengejutkan dengan merombak Kabinet Merah Putih.

Bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9/2025), Prabowo melantik sejumlah pejabat baru, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga negara.

Baca Juga: Batik Biru-Cokelat Jadi Ciri Khas Menkeu Purbaya, Ternyata Sering Dipakai di Acara Penting

Perombakan ini terjadi hanya sepekan setelah reshuffle kedua pada 8 September 2025, menegaskan intensitas manuver politik Prabowo dalam menata kursi-kursi strategis pemerintahan.

Dalam reshuffle terbaru, Erick Thohir resmi bergeser dari Kementerian BUMN ke kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Sementara itu, posisi Menko Polhukam yang sempat kosong usai pemberhentian Budi Gunawan kini diisi oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.

Keduanya langsung mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Erick Thohir dan Djamari Chaniago serentak dalam prosesi pelantikan di Istana Negara.

Baca Juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Pengganti Sri Mulyani

Nama-Nama Baru

Selain dua kursi strategis itu, Prabowo juga merombak jajaran wakil menteri dan kepala lembaga.

Purbaya Yudhi Sadewa kini sah menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, setelah sebelumnya sempat masuk kabinet pada reshuffle kedua.

Adapun Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan, serta Farida Faricha dipercaya sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Di jajaran kepala lembaga, Angga Raka Prabowo kini memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

Sementara Sarah Sadiqa ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).