Mantan Gubernur Kalbar Cornelis Tegas, Oknum Dewan Terlibat dalam Proyek Sama Saja Ambil Pekerjaan Pemerintah

PONTIANAKGLOBE.COM, LANDAK -- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Pemerintah Kabupaten Landak, Anggota Komisi II DPR-RI, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs Cornelis MH, menghadiri Upacara Ramah Tamah, Makan Baranje', dan Fashion Show di halaman dan di Aula utama kantor Bupati Landak pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Pada kesempatan ini, Cornelis menyampaikan bahwa sebagai Anggota DPR RI Komisi II yang membidangi urusan yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah, mitra kerjanya dalam Komisi II DPR-RI mencakup Menteri Dalam Negeri hingga Kepala Desa.

Baca Juga: Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu Pimpin Latihan Pra Operasi Mantap Brata 2023, Siap Amankan Pemilu

Oleh karena itu, ada beberapa informasi penting terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat di DPR RI.

"DPR memiliki tugas yang jelas, yaitu menyusun Undang-undang bersama Pemerintah, merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama pemerintah, dan melaksanakan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, ketika seorang anggota dewan terlibat dalam proyek, sebenarnya ia telah mengambil pekerjaan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah," ujar Cornelis.

Baca Juga: Tim Ditesnarkoba Polda Kalbar Berhasil Tangkap Seorang Pengedar dan Sita 3 Ons Shabu

Cornelis juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Landak saat ini telah berusia 24 tahun. Ia mengucapkan selamat dan sukses untuk Kabupaten Landak, sambil berharap agar daerah tersebut terus maju dengan pelayanan masyarakat yang semakin baik, bukan sebaliknya.

"Dengan adanya Penjabat (Pj.) Bupati, tujuannya adalah untuk menghindari kekosongan dalam pemerintahan, mengingat bahwa Pilkada akan diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota," jelasnya.

Baca Juga: Kompol Belen: Border Policing Upaya Kepolisian Jaga Keamanan dan Kestabilan Ekonomi di Batas Kalbar-Malaysia

Cornelis juga menyoroti beberapa aspek yang menurutnya sangat penting, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pangan, dan infrastruktur, yang harus menjadi prioritas.

"Ikuti dengan baik alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disiplin adalah kunci, karena kita harus mampu memberikan contoh disiplin kepada masyarakat. Tanpa disiplin, sulit bagi kita untuk menuntut kedisiplinan masyarakat dan mematuhi hukum. Selain itu, tugas kita adalah mencerdaskan rakyat, karena rakyat yang cerdas akan mendorong jalannya pemerintahan dengan baik," tegas Cornelis.

Baca Juga: Kepala BNN Kalbar Brigjen Sumirat: Waspadai Prevalensi Pemakai Narkotika di Kalimantan Barat

Ia juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), baik TNI, Polri, maupun Pengadilan, untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa menjadi beban.

Oleh karena itu, prioritas harus diberikan pada pembangunan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, pangan, dan infrastruktur, yang sangat krusial.

"Kita akan segera menghadapi Pemilu. Saya melihat minimnya sosialisasi tentang Pemilu dan Pilkada di berbagai tempat, baik dari KPU, Bawaslu, maupun Pemerintah Daerah. Padahal, lembaga-lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan Pemilu dan Pilkada," ungkap Cornelis.