Dulu Dikhususkan untuk Kaum Elit, Sekolah Rakyat Kini Dibangun Prabowo untuk Keluarga Tidak Mampu, Ini Keunggulannya

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana membangun sekolah rakyat yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan bahwa rencana tersebut akan berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

Baca Juga: Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan Hingga 20 Persen, Segera Manfaatkan Sebelum 3 Maret 2025 dan Simak Syaratnya

"Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tetapi tetap di bawah naungan orang tua, dengan pembinaan langsung di sekolah rakyat," ujar Cak Imin kepada media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 3 Januari 2025.

Cak Imin menambahkan bahwa saat ini program sekolah rakyat tersebut sedang diuji coba di tiga titik di wilayah Jabodetabek.

"Baru tiga titik dahulu, di Jabodetabek," ujarnya.

Baca Juga: Kisah Perjalanan Zhao Lusi, Artis China Menghadapi Kekerasan dan Depresi Sejak Remaja

Sekolah rakyat ini akan mengutamakan siswa dari keluarga kurang mampu, terutama yang tergolong miskin ekstrem.

Sekolah tersebut nantinya akan berbentuk seperti sekolah asrama (boarding school), sehingga kebutuhan gizi siswa dapat terjamin.

"Yang paling penting adalah sistem boarding school-nya, sehingga gizinya dapat terjaga," tegas Cak Imin.

Pemerintah juga memastikan bahwa sekolah rakyat ini tidak akan memungut biaya, sebagai bagian dari upaya meringankan beban masyarakat.

Baca Juga: Setelah Lima Tahun, Shin Tae-yong Berpisah dengan Timnas, Ini Pesan Terakhir STY

Perubahan pendidikan di Indonesia dari masa lalu yang hanya diperuntukkan bagi kaum elit, kini telah menjadi hak bagi semua kalangan.

Pendidikan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), dan menjadi hak yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, jika meninjau sejarah pendidikan Indonesia, pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pendidikan hanya dapat diakses oleh kaum elit, seperti ningrat dan priyayi.