BBM Kosong di SPBU Swasta, Bahlil Bantah Pemerintah Jadi Biang Kerok

PONTIANAK.COM, JAKARTA -- Polemik terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta kembali memanas.

Setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, para pengusaha SPBU swasta kini ‘mengadu’ ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencari kejelasan nasib investasi mereka di tengah krisis pasokan BBM tersebut.

Muncul dugaan bahwa pemerintah sengaja menjegal investasi SPBU swasta dengan membatasi pasokan BBM. Namun, Menteri Bahlil menegaskan tudingan itu tidak benar.

Baca Juga: Ponpes Al Khoziny Bakal Dibangun Ulang, Tapi Menkeu Baru Tahu dari Media!

Ia menyebut, pemerintah justru telah memberikan kuota impor secara penuh kepada pelaku usaha SPBU swasta, bahkan dengan tambahan 10 persen dari tahun sebelumnya.

“Semuanya sudah kami berikan, 110 persen dari tahun lalu. Jadi apanya yang dibilang kami halangi? Justru sudah lebih dari cukup,” ujar Bahlil di Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025).

Bahlil menekankan bahwa pemerintah tetap menghargai semua investasi yang berjalan di sektor energi, tetapi pengusaha juga wajib mematuhi regulasi yang berlaku.

“Swasta harus tetap mengikuti aturan yang ada. Pemerintah tidak menutup ruang, tapi harus sejalan dengan kebijakan negara,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha SPBU swasta mendatangi kantor BKPM untuk membahas kepastian masa depan bisnis mereka.

Kekosongan stok BBM di lapangan disebut berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, sementara pemerintah masih harus menjaga keseimbangan neraca impor nasional.

“Kami menerima surat dari para pelaku usaha terkait kepastian dan kelangsungan investasi mereka di Indonesia,” ungkap Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Todotua menambahkan, pemerintah memastikan akan hadir untuk menengahi persoalan antara pengusaha SPBU dan regulator terkait kuota impor bahan bakar.

Baca Juga: Rp30 Triliun Salah Desain! Firnando Ungkap Borok Proyek Krakatau Steel

Sebelumnya, pemerintah sempat mengupayakan solusi berupa kolaborasi antara Pertamina dan SPBU swasta.

Skemanya, SPBU swasta diizinkan membeli base fuel dari Pertamina untuk menutupi kekurangan pasokan akibat terbatasnya kuota impor.