Pada tingkat K/L, studi ini mencatat bahwa kerja-kerja implementasi RAN PE sudah cukup banyak dilakukan, namun belum optimal terkomunikasikan baik internal K/L maupun antar K/L sendiri.
Begitu juga di tingkat CSO maupun CSO dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.
Persoalan data masih menjadi tantangan banyak lembaga.Karena banyak hasil riset, dokumen dan produk pengetahuan tidak terkomunikasikan dengan baik bahkan di internal lembaga, sehingga mempengaruhi proses penyusunan kebijakan/program hingga program antarinstitusi yang tidak saling bersinergi.
BNPT perlu didorong dan dukungan untuk mampu mengorkestrasi harmoni antarkelembagaan, sebagai langkah lanjutan dari membangun sinergi kelembagaan antarinstitusi/kelompok yang selama ini sudah dilakukan.
Inisiasi program K/L, pemda dan OMS banyak berfokus pada Pilar I (Pencegahan), di mana K/L lebih pada pengembangan instrumen sedangkan OMS berfokus pada program-program penguatan promosi, pengetahuan, kesadaran, dan integrasi sosial.
Banyak K/L telah menunjukkan kinerja positif, seperti melalui inovasi I-KHUB oleh BNPT dan Kemendagri yang mengambil terobosan penting untuk memperkuat aspek perencanaan program dan anggaran daerah.
Sedangkan OMS, meski banyak program sudah dikerjakan untuk mendukung RAN PE, namun masih minim program pemberdayaan ekonomi yang berkorelasi kuat untuk penanggulangan ekstremisme.
Meski mayoritas informan dan responden memahami tentang kebijakan RAN PE, namun pengetahuan yang dimiliki masih cukup dangkal dan belum komprehensif sehingga berpengaruh pada capaian implementasi RAN PE, terutama di daerah.
Studi ini mencatat bahwa tantangan utama dalam pencegahan ekstremisme justru ada pada masih lemahnya pengetahuan dan kapasitas para pembuat kebijakan di daerah dalam memahami substansi dan pendekatan pencegahan ekstremisme yang berpengaruh pada program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung implementasi RAN PE.
Kapasitas K/L dan pemda yang involutif mempengaruhi percepatan pencapaian RAN PE.
Praktik baik implementasi RAN PE banyak ditemukan di tingkat OMS melalui inisiasi program-program berbasis komunitas, penguatan lokalitas dengan pendekatan kultural. Upaya mengimplementasikan PUG banyak dilakukan OMS.
Mereka melibatkan pemimpin perempuan dalam mendorong lahirnya kebijakan dan program yang berpihak pada kepentingan perempuan.
Sehingga untuk lebih berdampak, pemda diharapkan dapat menurunkan kebijakan RAN PE di tingkat lokal hingga inisiasi program khususnya pada Pilar 1.
Faktanya belum ditemukan inisiasi-inisiasi inovatif dan menarik, kecuali karena dorongan OMS yang kuat.
Namun OMS sendiri memiliki limitasi dengan kerentanan cukup tinggi juga, salah satunya tingkat ketergantungan terhadap pendanaan lembaga donor sehingga tidak dapat menjamin keberlanjutan kerja-kerja OMS dalam mengusung isu penanggulangan ekstremisme.