Ia menambahkan bahwa sejumlah jabatan struktural bisa diganti sewaktu-waktu bila sudah tidak sesuai aturan.
“Jabatan struktural seperti Dirjen, Irjen itu gak pakai periode, bisa diganti sewaktu-waktu,” lanjutnya.
Menutup pemaparannya, Mahfud menyoroti mekanisme kuota 30 persen hak prerogatif Kapolri dalam penempatan dan penerimaan perwira baru. Menurutnya, sistem itu harus dihapus dan diganti dengan mekanisme berbasis merit.
“(Jatah 30 persen hak prerogatif Kapolri dalam penerimaan perwira baru) harus dihilangkan dong, jadi semuanya harus meritokrasi,” pungkasnya.***