Komisi Reformasi Polri Tegaskan Netral, Tak Akan Undang Partai Politik

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdananya di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin, (10/11/2025). Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu dibahas sejumlah keputusan awal, termasuk rencana penambahan anggota baru dari kalangan perempuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang, ibu-ibu. Belum saya sebut namanya,” ujar Jimly dalam konferensi pers di Mabes Polri.

“Ini untuk melengkapi sesuai harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Nanti jumlahnya tim ini ada 11 orang,” tambahnya.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Pastikan Tanah Jusuf Kalla Legal, Mafia Tanah Terancam

Jimly mengatakan penunjukan tokoh perempuan itu merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo.

“Jadi sebelum ada protes dari gerakan perempuan, idenya memang dari Presiden sendiri. Setelah dilantik ternyata laki-laki semua, jadi harus ada perempuan,” ujarnya.

“Namanya sudah ada, tinggal diteken. Iya, ditunjuk Presiden,” lanjutnya.

Terkait sistem kerja, Jimly menjelaskan bahwa tim akan bekerja intensif selama tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, komisi akan menggelar rapat rutin mingguan untuk menyusun rekomendasi kebijakan bagi Presiden Prabowo.

“Selama tiga bulan diharapkan tim ini bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali mengadakan rapat rutin,” jelasnya.

Selain rapat internal, Jimly memastikan komisi juga akan rutin mengadakan public hearing untuk menampung aspirasi masyarakat.

“Kami akan mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, BEM mahasiswa, ormas, hingga jaringan LSM,” tuturnya.

Baca Juga: Usulan Lama SBY Baru Terealisasi di Era Prabowo, Soeharto Resmi Pahlawan Nasional

Jimly menegaskan bahwa partai politik tidak akan dilibatkan dalam pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri, karena menurutnya, urusan politik dan legislasi menjadi ranah DPR.

“Kalau partai, misalnya Komisi III DPR mau bahas RUU, itu urusan mereka. Tapi kami tidak akan mengundang partai,” tegasnya.

Diketahui, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sebelumnya telah dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada (7/11/2025).