Recep Tayyip Erdogan Serukan Reformasi PBB, AS Dikritik karena Veto Resolusi Gencatan Senjata Gaza

PONTIANAKGLOBE.COM, ISTANBUL -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina, pada Jumat, 8 Desember 2023.

Resolusi tersebut didukung oleh 13 anggota DK PBB, termasuk Indonesia, namun ditolak oleh Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak vetonya.

Baca Juga: Israel Perintahkan Evakuasi di Kota Terbesar Kedua di Gaza

Kegagalan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dalam pidatonya pada acara Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di Istanbul, Erdogan menyerukan reformasi PBB untuk mencegah veto AS yang dianggapnya tidak adil.

Baca Juga: Pasukan Darat Israel Teruskan Serangan ke Bagian Selatan Jalur Gaza

Erdogan mengatakan bahwa veto AS telah menghalangi upaya PBB untuk menyelesaikan konflik di Gaza dan di berbagai tempat lain di dunia.

Ia juga mengatakan bahwa hak veto AS telah membuat PBB menjadi tidak efektif dalam menjalankan misinya untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Erdogan mengatakan, "Dewan Keamanan PBB telah berubah menjadi Dewan Perlindungan Israel," kata Erdogan. "Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk melindungi sekutunya, bahkan ketika sekutunya itu melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan."

Baca Juga: Wapres Amerika Serikat Kamala Harris Mendorong Israel untuk Melindungi Warga Sipil di Gaza

Erdogan menyerukan reformasi PBB untuk menghilangkan hak veto AS.

Ia juga menyerukan agar PBB diperluas dengan memasukkan lebih banyak negara berkembang.

Baca Juga: Viralnya Surat Osama bin Laden di Tengah Serangan Israel ke Gaza

Kritikan Erdogan terhadap AS dan PBB ini menunjukkan bahwa penolakan AS terhadap resolusi gencatan senjata di Gaza telah menimbulkan kemarahan di berbagai kalangan.

Kegagalan tersebut juga menunjukkan bahwa hak veto AS masih menjadi masalah yang serius di PBB. ***