Reformasi Polri Ala Dedy Tabrani: Bukan Soal Lembaga, Tapi Soal Sikap

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Setelah demonstrasi besar pada Agustus 2025, dua versi Komisi Reformasi Polri resmi dibentuk: satu dari internal kepolisian dan satu lagi dari Presiden Prabowo. Ketua Perkumpulan Doktor Ilmu Kepolisian Indonesia (DIKPI), Kombes Pol Dr. Dedy Tabrani, menyebut pembentukan komisi ini ditujukan untuk memperbaiki aktivitas pelayanan kepolisian, bukan sekadar membenahi institusinya.

Dalam forum Jaringan Pemred Promedia (JPP) pada (11/11/2025), malam, Dedy menekankan bahwa reformasi Polri seharusnya berfokus pada policing atau aktivitas kepolisian, bukan pada struktur kelembagaan.

Baca Juga: New York Ditinggal Bankir, Wali Kota Baru Zohran Mamdani Jadi Biang Kerok?

Ia menilai persoalan utama saat ini terletak pada cara kepolisian melayani masyarakat, bukan pada sistem organisasinya.

“Yang perlu dibenahi itu aktivitasnya. Misalnya, masyarakat butuh layanan tapi dilayani tahun depan, itu kan aktivitas yang salah. Jadi ini reformasi pelayanan, bukan reformasi institusi,” ujarnya.

Dedy menegaskan bahwa secara kelembagaan, Polri sudah jauh lebih baik sejak dipisahkan dari militer pada 1998. Menurutnya, struktur organisasi Polri sudah memadai. Namun, ia juga tak menutup kemungkinan bahwa pembentukan komisi tersebut turut dipengaruhi oleh dinamika politik.

“Kalau politik mau ubah arah ya silakan saja. Kami hanya pelaksana, semua tergantung keinginan politik,” kata Dedy.

Komisi Reformasi Internal Polri yang dibentuk pada 17 September 2025 beranggotakan 52 perwira tinggi dan dipimpin oleh Kalemdiklat Polri Komjen Chrysnanda Dwilaksana.

Baca Juga: DPRD Banyuwangi Geram, PT BSI Hadir Tanpa Data Soal Tambang Tumpang Pitu

Sementara Komisi Percepatan Reformasi Polri versi Presiden Prabowo berisi tokoh-tokoh nasional seperti Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Mahfud MD, dan sejumlah nama lainnya, termasuk satu tokoh perempuan yang masih dirahasiakan.

Komisi bentukan Presiden itu dilantik pada 7 November 2025 dan akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden serta institusi Polri.***