Guru Besar Untan: Jika PKS Rugikan Petani, Izin Operasional Harus Dicabut

photo author
Stefanus Akim, Pontianak Globe
- Senin, 1 Juni 2026 | 17:14 WIB
Tandan kelapa sawit yang akan diolah sebagai CPO (Sumber foto: Dinas Perkebunan Kalimantan Timur)
Tandan kelapa sawit yang akan diolah sebagai CPO (Sumber foto: Dinas Perkebunan Kalimantan Timur)

PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM, IPU, mendukung langkah pemerintah dalam menindak pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah ketentuan yang berlaku.

Menurut Ketua ICMI Orwil Kalimantan Barat itu, temuan adanya ratusan PKS yang diduga membeli TBS di bawah harga semestinya harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Baca Juga: Sawit Dicabut, Tambang Disegel: Negara Mulai Serius Benahi SDA

"Ini bukan lagi sekadar persoalan fluktuasi pasar. Ini adalah persoalan keadilan ekonomi," kata Hardiansyah, Senin (1/6/2026).

Ia menegaskan, jika terbukti ada PKS yang secara sistematis membeli TBS di bawah ketentuan dan merugikan petani, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas.

"Negara tidak boleh berhenti pada peringatan dan rapat evaluasi. Harus ada tindakan nyata. Bahkan jika diperlukan, pencabutan izin operasional terhadap PKS yang terbukti merugikan petani harus dilakukan," tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Tantang Mafia Lahan Sawit dan Tambang: Jangan Coba Main Belakang

Menurut Hardiansyah, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap tata niaga sawit agar petani memperoleh haknya secara adil. Sawit merupakan salah satu sektor strategis yang menopang ekonomi Kalimantan Barat dan menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat.

Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, GAPKI, aparat penegak hukum hingga organisasi masyarakat sipil untuk ikut mengawal persoalan tersebut.

"Negara memang harus hadir. Namun negara yang kuat tidak boleh dibangun di atas petani yang lemah," ujarnya.

Baca Juga: Jangan Cuma Jadi Konsumen: Cara Mengubah Uang Jajan Siomay dan Boba Jadi Lembar Saham Perusahaannya

Ia berharap upaya perbaikan tata kelola sawit nasional tidak hanya berorientasi pada peningkatan devisa dan penerimaan negara, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama di sektor perkebunan sawit.

"Keberhasilan kebijakan sawit harus terlihat dari kehidupan petani yang semakin baik dan dari keyakinan bahwa kerja keras mereka dihargai secara adil," pungkasnya. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Stefanus Akim

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X