Prof Gusti Hardiansyah Minta Audit Tata Niaga Sawit, Soroti Peran Loading Ramp dan Pengumpul

PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Guru Besar Universitas Tanjungpura (Untan), Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM, IPU, meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap rantai tata niaga tandan buah segar (TBS) sawit, mulai dari tingkat pengumpul hingga pabrik kelapa sawit (PKS).

Menurutnya, persoalan rendahnya harga TBS yang diterima petani tidak bisa hanya dilihat dari sisi harga pembelian di PKS. Perlu ditelusuri seluruh rantai distribusi yang menghubungkan petani dengan pabrik.

Baca Juga: Berburu Kuliner Malam di Waterfront Pontianak: Trik Kenyang & Estetik Tanpa Bikin Dompet Akhir Bulan Menangis

"Petani sering kali tidak menjual langsung ke PKS, melainkan melalui loading ramp atau pengumpul. Di sinilah perlu ada transparansi," kata Hardiansyah, Senin (1/6/2026).

Ia menilai keberadaan loading ramp dan pengumpul sebenarnya penting untuk membantu kelancaran distribusi hasil panen petani.

Namun dalam praktiknya, perlu dipastikan tidak ada mekanisme yang menyebabkan petani menerima harga jauh lebih rendah dibandingkan harga yang berlaku.

Baca Juga: Ganti ‘Ngopi Cantik’ Jadi ‘Ngopi Tiam’ Begini Trik Anak Muda Pontianak Amankan Dana Darurat Tanpa Kehilangan Vibe

Hardiansyah juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap sistem timbangan, rendemen, potongan kualitas, hingga mekanisme penetapan harga yang diterapkan di lapangan.

"Jika terdapat praktik yang merugikan petani, maka harus dibuka secara terang-benderang dan diperbaiki," ujarnya.

Mantan Dekan Fakultas Kehutanan Untan itu menegaskan audit harus dilakukan tidak hanya di tingkat PKS, tetapi juga pada seluruh rantai tata niaga sawit.

Menurutnya, transparansi merupakan langkah penting untuk memastikan keuntungan yang dihasilkan industri sawit dapat dinikmati secara lebih adil oleh semua pihak, terutama petani sebagai pelaku utama.

Baca Juga: Jangan Asal Ikut-Ikutan, Panduan Membaca 'Rapor' Saham Konsumer Buat Pemula Sebelum Klik Tombol Beli

Ia juga meminta aparat penegak hukum melakukan pengawasan apabila ditemukan dugaan manipulasi timbangan, dokumen, maupun praktik lain yang berpotensi merugikan petani.

"Jangan sampai keuntungan yang seharusnya menjadi hak petani justru menguap di tengah rantai distribusi yang tidak transparan," pungkasnya. ***