Mengungkap Sejarah Partai Persatuan Daya atau PPD dan Perjuangan Politik Masyarakat Dayak

PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Partai Persatuan Daya (PPD), yang berdiri pada 30 Oktober 1945, lahir dari organisasi Dayak In Action dan dipimpin oleh JC Oevang Oeray.

PPD menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Dayak, simbol perjuangan dan jati diri masyarakat Dayak di tingkat nasional.

Baca Juga: Mengenang Pastor Jacques Maessen SMM, Kontribusi Besar untuk Budaya Dayak dan Kain Tenun Ikat Sintang

Dalam waktu singkat, PPD berhasil menumbuhkan politik identitas yang kuat, memungkinkan masyarakat Dayak bersatu dan memperoleh representasi yang signifikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Capaian ini bukan sekadar kebetulan, melainkan mencerminkan tingginya literasi politik masyarakat Dayak, yang mampu memahami dan mengarungi kompleksitas politik Indonesia.

Namun, perjalanan PPD berakhir ketika Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan pembubaran partai-partai berbasis daerah dan etnis pada 1959.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pemerintah pusat dan mengendalikan dinamika politik yang dianggap mengancam stabilitas nasional.

Baca Juga: Gong Berkumandang, Gawai Dayak XI di Sintang Kalbar Resmi Dimulai

Pembubaran PPD bukanlah keputusan yang direncanakan sebelumnya, tetapi merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas politik Indonesia di bawah satu payung nasional.

Keputusan ini menggambarkan bagaimana politik identitas, yang sebelumnya menguatkan PPD, kini menjadi tantangan besar akibat kebijakan sentralisasi.

Setelah pembubaran, banyak pemimpin PPD, termasuk Oevang Oeray, memilih untuk melanjutkan karier politik mereka dengan bergabung dengan partai-partai yang diizinkan beroperasi, seperti Partai Indonesia Raya (Partindo).

Keputusan ini mencerminkan keinginan untuk tetap terlibat dalam politik nasional, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan.

Namun, perjalanan politik mereka tidak mudah.

Di tengah ketidakstabilan politik Indonesia yang sering berubah, banyak mantan pemimpin PPD yang harus beradaptasi dengan dinamika yang ada.

Masyarakat Dayak, tanpa platform politik yang kuat, menghadapi marginalisasi politik yang mendalam.