PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Polemik proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali mencuat ke permukaan. Di balik euforia kemajuan transportasi nasional, tersisa tanda tanya besar soal siapa yang bertanggung jawab atas beban utang triliunan rupiah yang kini membayangi proyek ambisius itu.
Politisi Akbar Faizal menyoroti perhitungan ekonom Faisal Basri yang memperkirakan waktu balik modal proyek bisa mencapai lebih dari 30 tahun. Dengan harga tiket yang terus menyesuaikan, ia menilai proyek Whoosh sulit memberi keuntungan berarti bagi negara.
“Katakanlah 33 tahun saja, itu sudah terlalu lama. Itu bukan lagi investasi,” ujar Akbar dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored, Minggu, 19 Oktober 2025.
Baca Juga: Tragedi Timothy Anugerah, Luka di Balik Dunia Kampus yang Masih Buta Hati
Dalam kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengurai akar persoalan yang disebut bermula dari keputusan pemerintah era Presiden ke-7, Joko Widodo, mengalihkan proyek dari skema kerja sama dengan Jepang ke China.
“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu (2014–2015) beliau presiden,” ungkap Pambagio.
Menurutnya, Jepang sebenarnya menawarkan bunga pinjaman hanya 0,1 persen dengan sistem kerja sama antarnegara (G2G), namun Jokowi kala itu memilih skema melalui Kementerian BUMN yang kemudian menggandeng investor China.
“Presiden yang meminta Bu Rini (Soemarno) untuk meneruskan ke China karena Jonan tidak bersedia. Jadi Presiden sendiri yang mengubah dari Jepang ke China,” tambahnya.
Keputusan itu, lanjut Pambagio, mengubah mekanisme pendanaan menjadi model business to business (B2B), yang semula dianggap lebih mandiri namun justru meninggalkan risiko keuangan besar. Negara tidak diperbolehkan memberi subsidi langsung, tetapi tetap menanggung beban bunga dan risiko utang.
Pakar transportasi sekaligus anggota tim asistensi awal proyek, Harun Ar Rasyid, turut menanggapi isu perubahan bunga pinjaman yang sempat dituding berasal darinya.
“Itu salah kalau dibilang saya yang men-setup bunga dari 0,1 persen ke 2 persen. Begitu China dimenangkan, mereka bikin kesepakatan sendiri,” tegas Harun.
Ia juga menyebut keputusan menggunakan skema B2B sebagai kesalahan besar sejak awal.
“Memilih B2B inilah yang ngawur. Sekarang ini kereta cepat baru seperlima dari mimpi besar kita yang seharusnya sampai Surabaya,” katanya.
Selain skema pendanaan, persoalan pembebasan lahan juga menjadi penyebab utama membengkaknya biaya proyek.
Harun menjelaskan, jika proyek jalan tol dibiayai negara, maka dalam proyek Whoosh seluruh biaya lahan ditanggung pihak pelaksana.