PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana program LPG satu harga untuk tabung 3 kilogram, yang ditargetkan mulai berlaku pada 2026.
Penugasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan akses energi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Bupati Sujiwo Tekankan Pentingnya Peran Duta Lingkungan Dalam Suarakan Gerakan Sadar Lingkungan
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan menyetarakan harga LPG 3 kg di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang selama ini menghadapi harga jauh di atas rata-rata.
"Kami kaji supaya semua daerah bisa sama. Yang melaksanakan nanti adalah Pertamina," ujar Dadan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Dadan menjelaskan, disparitas harga saat ini disebabkan oleh ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berbeda di tiap daerah.
Baca Juga: Revelino Ungkap Pernah Jalani Hubungan dengan Lisa Mariana, Klaim Sebagai Ayah Biologis
Bahkan, di wilayah terpencil harga LPG 3 kg bisa mencapai Rp50 ribu per tabung.
Dengan penerapan satu harga secara nasional, pengawasan distribusi dan kepatuhan terhadap harga eceran dinilai akan lebih sederhana dan efektif.
"Pak Menteri ESDM melihat bahwa pengawasan harga akan lebih mudah jika disatukan. Ini bagian dari perlindungan terhadap masyarakat," tambahnya.
Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan kajian mendalam terkait skema pelaksanaan, rentang harga, serta revisi dua peraturan presiden yang menjadi dasar hukum distribusi LPG 3 kg.
Baca Juga: Luna Maya Ungkap Manfaat BPJS: Biaya Operasi Ibu Rp120 Juta Ditanggung Penuh
Dua regulasi yang tengah direvisi adalah Perpres Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan dan penetapan harga LPG 3 kg, serta Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang LPG untuk nelayan dan petani sasaran.
Dadan menegaskan, kebijakan ini akan berlaku di seluruh Indonesia tanpa membedakan wilayah.
"Satu harga berarti berlaku di seluruh Indonesia, bukan per wilayah," tegasnya.