Sritex Resmi Tutup Mulai 1 Maret 2025 dan PHK 8.400 Karyawan, Seperti Apa Kondisi Sebenarnya?

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dipastikan akan menghentikan operasionalnya secara total per 1 Maret 2025.

Ribuan karyawan perusahaan tekstil yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah, akan menjalani hari kerja terakhir mereka pada Jumat, 28 Februari 2025.

Baca Juga: Prabowo Instruksikan Diskon Tiket Pesawat dan Tarif Tol Saat Libur Lebaran dan Nyepi

"Besok Jumat masih ada sidang terakhir peninjauan kembali di Semarang. Namun, dari hasil negosiasi, sudah ada kesepakatan. PHK diputuskan pada 26 Februari 2025, tetapi para pekerja masih bekerja hingga 28 Februari. Mulai 1 Maret, operasional akan berhenti total," ujar Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno, Kamis (27/2/2025).

Saat ini, nasib 8.400 karyawan yang terdampak PHK masih dalam proses penyelesaian bersama kurator.

Sumarno menegaskan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan kewenangan kurator, yang juga bertanggung jawab atas hak-hak karyawan.

"PHK ini sudah menjadi kewenangan kurator. Selanjutnya, hak-hak karyawan akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Menurutnya, jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pensiun sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan dana yang telah tersedia.

Namun, premi untuk Februari 2025 masih tertunda pembayarannya.

Baca Juga: Rekomendasi 10 HP dengan Kamera Terbaik Rp 2 Jutaan, Cocok untuk Fotografi!

Terkait pesangon, Sumarno menegaskan bahwa tanggung jawab pembayarannya kini berada di bawah kurator, bukan lagi Sritex.

"Perusahaan ini sudah sepenuhnya di bawah kendali kurator, jadi pembayaran pesangon menjadi tanggung jawab mereka," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah berupaya membantu para pekerja terdampak dengan menyediakan 7.000–8.000 lowongan kerja baru di berbagai sektor. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua dari 8.500 karyawan yang di-PHK merupakan warga Sukoharjo.

Penyebab Kebangkrutan Sritex

Ekonom menilai kebangkrutan Sritex bukan hanya disebabkan oleh banjir produk impor dari China, tetapi juga karena kurangnya investasi dalam inovasi teknologi dan tingginya biaya produksi.