Bencana Banjir Masih Belum Usai, Iqbal Ungkap Ancaman Psikologis yang Mengintai Warga

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Psikolog sekaligus Associate Professor Universitas Paramadina, Muhammad Iqbal, mendesak pemerintah segera menetapkan musibah di Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menilai langkah tersebut penting agar regulasi bantuan pemulihan bisa berjalan lebih cepat dan efektif oleh pemerintah pusat.

“Bencana nasional kan maksudnya bukan hanya seluruh Indonesia, tapi ini hanya bagian dari secara ketatanegaraan dan resources bisa diturunkan,” ujar Iqbal dalam podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Senin (8/12/2025).

Baca Juga: Aceh Krisis, Mualem Buka Pintu Lebar untuk Bantuan dari Luar Negeri

Iqbal menceritakan pengalamannya bertemu warga ketika turun langsung ke Langkat pascabanjir.

“Dan yang mereka ceritakan adalah setelah 3 hari kejadian, baru bantuan datang dan itu pun tidak menyeluruh,” imbuhnya.

Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah perlu segera mengambil keputusan besar.

“Kami melihat, kami mendukung pemerintah untuk segera menetapkan ini menjadi bencana nasional,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa situasi saat ini menjadi momentum penting mengenai hubungan pemerintah dengan masyarakat.

“Kalau saya mengajar kepemimpinan, ini adalah tentang royal dan loyal,” kata Iqbal.

“Kalau pemerintah itu royal, masyarakat akan loyal. Tapi kalau pemerintah hitung-hitungan, pelit, ya itu akan membuat masyarakat pelit juga,” sambungnya.

Iqbal yang juga merupakan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyinggung pemangkasan anggaran transfer daerah yang berdampak pada penanganan di lapangan. Menurutnya, Sumatera Barat bahkan mengalami pemotongan hingga Rp2 triliun.

“Ketika anggaran transfer daerah itu dipotong, Sumatera Barat itu dipotong Rp2 triliunan, nggak punya apa-apa. Pak Gubernur mau ngapain? Resources udah nggak ada,” jelasnya.

Ia juga menyoroti surat ketidakmampuan beberapa bupati di Aceh dalam menangani bencana.

“Jadi, memang ini adalah sebuah peluang bagi pemerintah, saya kira bahwa ini harusnya bukan lagi menggerakkan sipil, tapi semua resources dikerahkan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya intervensi penuh dari pemerintah pusat untuk menyokong daerah yang tidak memiliki cukup anggaran.