PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Di tengah kesedihan akibat banjir bandang yang melanda Aceh, muncul polemik baru soal ketidaksiapan sejumlah kepala daerah dalam menangani dampak bencana. Sebelumnya diberitakan, tiga bupati menyatakan tidak sanggup menangani situasi di wilayah masing-masing, yakni Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menilai wajar apabila para bupati tersebut menyampaikan ketidaksanggupannya. Ia menegaskan pemerintah pusat siap memberi dukungan sesuai instruksi presiden.
“Kalau kemudian kepala daerah itu menyatakan tidak sanggup, itu kan kemudian ada datanya,” ujar Bima di Jakarta, Minggu, 7 Desember 2025.
Baca Juga: Desa Sekumur Hilang Seketika, Banjir 10 Meter Sapu 280 Rumah
Ia menjelaskan terdapat rincian kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemulihan rumah dan akses warga.
Bima optimistis bahwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat ditangani melalui kolaborasi semua unsur.
“TNI Polri all out di lapangan. Kami melihat posko-posko bencana itu aktif sekali di sana. Jadi sistem ini sudah bekerja,” kata Bima.
Di sisi lain, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem justru memiliki pandangan lebih keras terhadap polemik ini. Ia menilai kepala daerah yang tidak mampu menangani banjir sebaiknya melepas jabatan.
“Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan,” tegas Mualem di Aceh Timur pada Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa jabatan dapat diberikan kepada sosok yang siap bekerja untuk masyarakat. Menurut Mualem, banjir ini bukan bencana biasa, bahkan ia menyebutnya sebagai tsunami jilid kedua karena tingkat kerusakan dan cakupan wilayahnya yang lebih luas dibanding tsunami 2004.
“Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar 2 jam,” ungkapnya.
“Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh," ujarnya.
Baca Juga: Sawit Disebut Karunia, Prabowo Bongkar Potensi Jadi Bensin dan Solar
Secara terpisah, Mendagri Tito Karnavian punya penjelasan berbeda terkait pernyataan tiga bupati tersebut. Ia menekankan bahwa tidak semua bencana dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri, tergantung skala kejadiannya.
“Jangan berpikir bahwa semua bencana pasti harus kepala daerahnya mandiri,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Selasa, 2 Desember 2025.
Artikel Terkait
Bupati Mengaku Tak Mampu, BNPB Bilang Tak Perlu Dibesar-besarkan
Jalan Putus, Jembatan Hancur: Bupati Aceh Timur Nekat Tembus Daerah Isolasi
Baru Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana, Bupati Aceh Selatan Malah Umrah
Viral Umrah Bupati Aceh Selatan ditengah Bencana: DPR Minta Kemendagri Usut Izin Keberangkatan
Kritik Muncar, TNI Tetap Gunakan Airdrop Untuk Bantuan Bencana: Ini Alasan Mendalamnya
Tangis Pecah di Aceh Tamiang, Ferry Sampaikan Donasi Rp 10 Miliar dari Publik