Usman Husin Minta Menteri Kehutanan Mundur, Sebagai kritik Soal Banjir Sumatera Meledak di Parlemen

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Rapat Komisi IV DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025, berlangsung tegang setelah sejumlah anggota dewan melontarkan kritik keras terkait penanganan banjir besar di Sumatera.

Salah satu yang bersuara lantang adalah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Usman Husin, yang menilai Raja Juli gagal menunjukkan empati dan tidak mampu mengelola kebijakan kehutanan yang berkaitan langsung dengan mitigasi bencana.

“Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani,” ujar Usman membuka kritiknya.

Baca Juga: Firman Soebagyo Geram, Bantuan Udara Disebut Tak Manusiawi

Usman kemudian secara terbuka meminta Raja Juli meletakkan jabatan apabila tidak bisa menangani persoalan kehutanan yang diduga berkontribusi pada banjir di berbagai wilayah Sumatera.

“Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri,” tegasnya.

Ia menyoroti kebijakan perizinan yang tetap terbit meski pemerintah daerah telah menyatakan penolakan. Usman mencontohkan izin yang kembali keluar pada Oktober hingga 30 November, meskipun bupati setempat sudah meminta agar proses dihentikan.

Hal itu memunculkan tanda tanya besar soal sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah di tengah tingginya risiko banjir akibat alih fungsi lahan.

Tidak hanya itu, Usman juga mempertanyakan klaim Raja Juli mengenai penurunan angka deforestasi di tiga provinsi sepanjang 2025.

Baca Juga: Ekstradisi Kilat! Sehari Setelah Ditangkap, Dewi Astutik Langsung Dipulangkan

Ia menanyakan siapa yang melakukan penanaman kembali sehingga angka deforestasi bisa turun, sementara banjir besar justru terjadi.

“Bapak menayangkan tadi deforestasi di tiga provinsi, tahun 2025, Masyaallah, turun Pak. Siapa yang nanam terus siapa yang nanam setahun ini Pak?” katanya.

Menurut Usman, klaim tersebut bertentangan dengan kondisi nyata di lapangan dan dapat menyesatkan publik. Ia bahkan menyindir bahwa jika logika itu dipakai, maka deforestasi sebaiknya tidak diturunkan agar banjir tidak terjadi.

“Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir, supaya enggak banjir,” pungkasnya.***