Perbedaan Sertifikat Retret Kepala Daerah yang Hadir Sejak Awal dan yang Terlambat, Begini Alasannya Menurut Mendagri Tito Karnavian

Instruksi ini diduga merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: 4 Poin Arahan Wapres Gibran saat Retret Kepala Daerah, dari Program MBG hingga Sertifikasi Halal UMKM, Begini Kata-nya

Meski demikian, banyak kader PDI-P tetap hadir dalam retret.

"Dari data kami, ada 97 kepala daerah dari PDI-P. Dari jumlah tersebut, sekitar 51 orang sudah hadir sejak hari pertama, karena mereka sadar bahwa ini program pemerintah yang berguna bagi mereka sendiri," jelas Tito.

Ia juga mengisyaratkan bahwa masih ada kader PDI-P yang berencana menyusul dalam beberapa hari ke depan.

"Saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada yang bergabung. Saya tidak akan menyebutkan jumlahnya, tapi kalau mereka mau bergabung, kami welcome," tandasnya.

Tito: Kepala Daerah yang Absen Akan Merugi

Tito menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret akan merugi.

"Kalau tidak ikut, ya rugi sendiri nanti," kata Tito dalam konferensi pers di Kompleks Akmil, Sabtu (22/2/2025).

Menanggapi larangan dari partai politik, Tito menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan hanya kepada partai.

"Kepala daerah dipilih oleh rakyat dan harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa setelah terpilih, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan partai.

"Partai hanya kendaraan untuk ikut pemilihan. Ketika sudah terpilih, tanggung jawab nomor satu adalah kepada rakyat yang memilihnya," tegas Tito.

Selain itu, kepala daerah yang absen juga kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi dengan sesama pemimpin daerah, gubernur, dan para menteri.

"Mereka kehilangan momentum untuk mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan berjejaring dengan gubernur serta pejabat lainnya," pungkasnya. ***