4 Poin Arahan Wapres Gibran saat Retret Kepala Daerah, dari Program MBG hingga Sertifikasi Halal UMKM, Begini Kata-nya

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu, 26 Februari 2025.

Retret ini berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025, dengan sekitar 493 kepala daerah yang mengikuti agenda tersebut. Dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan sejumlah arahan agar pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Kasus Korupsi Pertamina Patra Niaga Bisa Seret Ahok, Mantan Gubernur Jakarta Itu Berpeluang Dipanggil, Ini Perannya

"Walaupun agama, suku, dan partai kita berbeda-beda, tetapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara," ujar Gibran saat menyampaikan materi.

"Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo," imbuhnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang hadir dalam kesempatan tersebut, menegaskan kembali pesan Gibran kepada para kepala daerah.

"Setelah menyampaikan materi, beliau (Gibran) membuka arahannya dengan kata-kata yang sangat tegas dan jelas, ‘Tidak ada program selain program presiden,’" ujar Bima Arya.

Berikut adalah empat poin arahan yang disampaikan Wapres Gibran kepada kepala daerah dalam retret tersebut:

Baca Juga: Kepala Badan Gizi Nasional Ungkap Penyebab Kasus Keracunan MBG: Mitra Baru Belum Berpengalaman

1. Partisipasi Daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Gibran meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan ketersediaan bahan pangan serta infrastruktur pengadaan MBG di daerah masing-masing.

"Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal," ujar Gibran.

Baca Juga: Tepis Isu Kebal Hukum, Rosan Roeslani Persilakan KPK dan BPK Bisa Audit Danantara

"Untuk itu, saya mohon agar kepala daerah memonitor dan membantu infrastruktur supply chain serta distribusi MBG," tambahnya.