Wah! Mengintip Kontroversi Menteri Prabowo di Medsos: 9 Menteri Ini Tuai Sorotan Warganet

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama-nama pejabat negara yang akan membantu pemerintahannya di Kabinet Merah Putih.

Total ada 112 pejabat yang terdiri dari menteri, wakil menteri, hingga kepala badan pemerintahan RI.

Baca Juga: Fakta Terbaru Kasus Guru Supriyani yang Ditahan Gegara Dituduh Aniaya Murid Kelas 1 di Konawe Selatan

Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo dalam acara di Istana Negara, Jakarta, pada 20-22 Oktober 2024.

"Telah saya umumkan daftar Kepala Badan RI dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029," ujar Prabowo pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Meskipun baru tiga hari menjabat, sejumlah menteri di kabinet ini telah menuai kontroversi. Berikut ini empat nama menteri yang mendapatkan sorotan:

1. Yusril Ihza Mahendra
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham), Yusril Ihza Mahendra, langsung menjadi perhatian setelah menyatakan bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Menurut Yusril, pelanggaran HAM berat adalah tindakan genosida atau pembersihan etnis, yang menurutnya tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menganggap peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia terjadi pada 1960-an, dan bukan pada tahun 1998.

Baca Juga: Geliat Pemerintah RI Tuntaskan Pelanggaran HAM, Salah Satunya Soal Menteri HAM Natalius Pigai Minta Dana Triliunan

2. Yandri Susanto
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, juga dikritik publik.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menuding Yandri menggunakan kop surat Kemendes untuk kepentingan pribadi dalam mengirimkan undangan haul dua tahun almarhum ibundanya.

Mahfud menegaskan bahwa kop surat kementerian tidak boleh digunakan untuk acara keluarga.

3. Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menimbulkan kontroversi dengan menyebut adanya 'tukar guling' dalam penjatahan kursi menteri untuk Partai Golkar di Kabinet Merah Putih.

Bahlil menyatakan bahwa Golkar awalnya mendapatkan lima kursi menteri, namun posisi Ketua MPR yang seharusnya untuk Golkar diserahkan kepada Gerindra sebagai bagian dari kesepakatan politik.