Geliat Pemerintah RI Tuntaskan Pelanggaran HAM, Salah Satunya Soal Menteri HAM Natalius Pigai Minta Dana Triliunan

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan mendampinginya dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Baca Juga: Profil Iftitah Sulaiman, Mantan Ajudan SBY yang Diisukan Jadi Calon Menteri Prabowo

Salah satu tokoh yang dilantik adalah Natalius Pigai, yang kini menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI periode 2024-2029.

Keberadaan Pigai di posisi ini diharapkan mampu memberantas pelanggaran HAM di tanah air, termasuk sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Tanah Papua.

Tanah Papua telah lama menjadi sorotan terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM.

Kekerasan di wilayah ini, seperti kontak senjata dan penembakan terhadap warga sipil, sering terjadi.

Menurut laporan Komnas HAM yang dirilis pada Agustus 2024, pelanggaran HAM di Papua erat kaitannya dengan konflik bersenjata yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyebut kasus-kasus tersebut didominasi oleh kontak senjata dan penembakan.

Baca Juga: Guru Besar Tsinghua University, Stella Christie, Jadi Calon Menteri Prabowo, Begini Profil Menterengnya

"Penganiayaan sebanyak 10 kasus, serta perusakan fasilitas publik mencapai 7 kasus, di mana satu peristiwa bisa memicu berbagai bentuk kekerasan lainnya," kata Frits dalam keterangannya di Jayapura, Senin, 3 Juni 2024.

Frits juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Puncak memiliki jumlah kasus tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Pegunungan Bintang dan Nabire.

Jokowi Akui Pelanggaran HAM Berat

Presiden Jokowi, dalam kesempatan sebelumnya, pernah mengakui bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi di sejumlah peristiwa di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) pada 11 Januari 2023.