Geliat Pemerintah RI Tuntaskan Pelanggaran HAM, Salah Satunya Soal Menteri HAM Natalius Pigai Minta Dana Triliunan

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," tegas Jokowi.

Baca Juga: Peringatan Keras Prabowo! Menteri Harus Transparan, Jangan Cari Untung dari APBN

Salah satu peristiwa yang diakui oleh Jokowi adalah Tragedi Kerusuhan Mei 1998. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil.

Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu selama kampanye Pilpres 2024.

Juru Bicara Bidang HAM Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa Prabowo akan memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian pelanggaran HAM.

Namun, Munafrizal juga menekankan bahwa Prabowo tidak ingin memberikan janji yang sulit dipenuhi agar tidak menambah kekecewaan bagi para korban.

"Kami tidak ingin membuat korban mengalami luka dua kali, pertama dengan peristiwanya, dan kedua dengan janji yang tidak terlaksana," ujarnya.

Baca Juga: 3 Tokoh Dayak di Lingkaran Kekuasaan dari Bos Intelijen hingga Wakil Menteri. Bagaimana Peluangnya di Era Prabowo Subianto?

Kontroversi Yusril Ihza Mahendra Soal Tragedi 1998

Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, memicu kontroversi setelah menyebut bahwa Tragedi Mei 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat.

Menurut Yusril, pelanggaran HAM berat merujuk pada genosida atau pembersihan etnis, yang menurutnya tidak terjadi dalam peristiwa tersebut.

Yusril berjanji akan berkoordinasi dengan Natalius Pigai sebagai Menteri HAM untuk menelaah lebih lanjut pelanggaran HAM di Indonesia.

"Kita akan membahas dan berkoordinasi bersama," katanya.

Di sisi lain, Natalius Pigai menjadi sorotan publik setelah meminta tambahan anggaran bagi Kementerian HAM.

Saat ini, anggaran kementerian tersebut sebesar Rp64 miliar, namun Pigai menilai jumlah tersebut tidak cukup untuk menjalankan tugasnya.