PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pemerintah semakin mantap melangkah menuju era bahan bakar rendah emisi dengan rencana penerapan bensin campur etanol atau E10 pada 2026. Kebijakan ini mendapat persetujuan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, menandai komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak.
Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, memastikan kesiapan Pertamina dalam menjalankan kebijakan tersebut.
“Kami akan selalu mendukung arahan dari pemerintah,” ujarnya usai rapat bersama Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat, (17/10/2025).
Baca Juga: Pemerintah Buka Lagi Magang Nasional, Fokus ke Lulusan Baru dan Industri Kreatif
Menurut Simon, banyak negara telah lebih dulu menerapkan kebijakan pencampuran etanol. Brasil menjadi contoh paling sukses, dengan beberapa kota yang sudah menggunakan campuran E100, sementara negara lain seperti Thailand dan Amerika Serikat telah menetapkan standar E20.
“Implementasi E10 di Indonesia akan dilakukan bertahap, agar siap dari sisi distribusi maupun teknis,” jelasnya.
Sebelumnya, Pertamina telah menguji coba penggunaan E10 di Surabaya bersama sejumlah produsen otomotif. Hasil awal menunjukkan adanya penurunan signifikan pada emisi karbon monoksida (CO) dan hidrokarbon (HC). Meski begitu, Simon mengakui, kesiapan infrastruktur dan potensi dampak pada kendaraan lama masih perlu diperhatikan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa keputusan mandatori E10 sudah mendapatkan restu Presiden.
“Presiden sudah menyetujui penerapan etanol 10 persen untuk menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional,” ungkapnya.
Baca Juga: KPK Tambah Masa Tahanan Immanuel Ebenezer, Dalami Dugaan Aliran Dana Rp81 Miliar
Namun, kebijakan ini juga menuai catatan dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai penerapan E10 harus disiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah teknis bagi kendaraan yang belum kompatibel. “Banyak mesin kendaraan di Indonesia masih konvensional, belum siap untuk kadar etanol tinggi,” jelasnya.
Ateng menambahkan, transisi menuju energi bersih harus diiringi dengan kesiapan teknologi dan sosialisasi yang memadai agar tidak menjadi beban bagi masyarakat.***