PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Wacana soal praktik feodalisme di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Budaya menghormati secara berlebihan terhadap pemimpin dinilai masih membayangi sistem birokrasi dan kehidupan sosial masyarakat.
Peringatan terbaru datang dari Bupati Situbondo, Rio Wahyu Prayogo, yang menilai sikap feodal justru menghambat kemajuan dan memperlambat kinerja aparatur pemerintahan.
Baca Juga: Data BI vs Kemendagri Soal Dana Pemda, Menkeu Purbaya Ungkap Sikapnya
Dalam siniar YouTube Helmy Yahya Bicara pada Kamis, 23 Oktober 2025, Rio menceritakan pengalamannya menghadapi pegawai yang masih terjebak dalam budaya sungkan.
“Saya sering didatangi pegawai hanya untuk menyerahkan laporan. Padahal bisa lewat Zoom atau telepon,” ujar Rio.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan karena kebutuhan kerja, melainkan bentuk penghormatan yang berlebihan. “Ternyata mereka segan. Maksudnya menghormati. Tapi ayolah, kita butuh percepatan. Saya tidak suka tradisi yang masih terkesan feodal,” tegasnya.
Dikenal sebagai “Bupati Milenial”, Rio menilai pola pikir seperti itu masih mengakar kuat di banyak instansi daerah. “Saya yakin bukan cuma saya yang mengalaminya. Banyak pemimpin daerah lain juga begitu,” tambahnya.
Fenomena ini, kata Rio, tidak hanya terjadi di birokrasi, tetapi juga terlihat dalam perilaku publik figur dan pejabat yang masih menikmati privilese sosial, sebuah bayangan panjang dari masa feodal yang belum tuntas.
Salah satu contohnya adalah kasus penceramah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang pernah mengolok pedagang es teh saat berceramah di Magelang pada November 2024. Aksinya menuai kritik karena dianggap melecehkan dan mencerminkan mentalitas feodal.
Tak lama kemudian, rekam jejaknya di masa lalu ikut disorot publik, termasuk tindakan menoyor kepala istrinya dan ejekan terhadap pelawak senior Yati Pesek. Akademisi Rocky Gerung bahkan menyebut perilaku tersebut sebagai cerminan patriarki dan feodalisme yang masih kuat di masyarakat.
Kasus lain muncul pada awal 2025, ketika mobil berpelat RI 36 milik Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang generasi muda yang terlibat dalam iring-iringan dengan patwal. Meski Raffi mengaku tidak berada di mobil saat kejadian, insiden itu memicu perdebatan soal keistimewaan sosial di kalangan figur publik.
Baca Juga: Buntut Tolak Atlet Israel, Erick Thohir Sebut Langkah Indonesia Sesuai Amanat Konstitusi
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai kejadian itu memperlihatkan wajah nyata feodalisme modern.
“Feodalisme bukan hanya soal jabatan, tapi mentalitas yang menempatkan status di atas segalanya,” ujarnya.
Menurut Bivitri, banyak orang tanpa sadar ikut melanggengkan budaya ini dengan tunduk pada simbol status sosial.
Artikel Terkait
Pimpin Ratas Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital, Presiden Dorong Birokrasi Berdampak dan Lincah
Presiden Prabowo Instruksikan Menteri Perbaiki Birokrasi dan Berikan Pelayanan Terbaik untuk Rakyat
Heboh Sunhaji Berlinang Air Mata Memohon Prabowo Tak Izinkan Gus Miftah Mundur, Apa Alasannya?
Sosok yang Tertawa Lebar Saat Gus Miftah Hina Penjual Es Teh Akhirnya Minta Maaf, Siapa Dia?
Dilema Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Presiden, Sunhaji Belum Ikhlas, Deddy Corbuzier Justru Beri Dukungan
Belanja Birokrasi Membengkak, Tito: Banyak Pemda Hobi Rapat dan Jalan-Jalan