Dedi Mulyadi Datangi Kemendagri, Bongkar Fakta di Balik Isu Dana Rp4,1 T Mengendap

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Temuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank memicu reaksi dari berbagai kepala daerah.

Data Kemenkeu menyebut setidaknya ada 15 daerah dengan saldo besar di perbankan, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

Baca Juga: AHY Ungkap Peluang Whoosh Tembus Surabaya, Tapi Ada Syarat Beratnya

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi salah satu yang paling keras menanggapi laporan tersebut. Ia datang langsung ke Kementerian Dalam Negeri pada Rabu, (22/10/2025), untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan laporan keuangan daerah.

Dedi menegaskan dana Rp4,1 triliun yang disebut Kemenkeu bukan deposito, melainkan kas aktif yang terus digunakan untuk belanja publik.

“Belanja modal kami naik hampir seribu persen dibanding tahun lalu, padahal anggarannya turun dari Rp37 triliun menjadi Rp31 triliun,” ujar Dedi.

Ia juga menyebut data Bank Indonesia terakhir menunjukkan hanya Rp2,6 triliun dana yang tercatat sebagai kas daerah aktif di Bank BJB.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan data yang disampaikan Kemenkeu bersumber langsung dari sistem monitoring Bank Indonesia.

“Kalau mau tahu kebenarannya, periksa saja ke BI. Data itu diperbarui setiap beberapa minggu berdasarkan laporan perbankan,” katanya di Jakarta, Selasa, (21/10/2025).

Ia menilai lambatnya realisasi belanja daerah menjadi penyebab utama dana APBD menumpuk hingga total Rp234 triliun di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung justru membenarkan laporan Kemenkeu. Ia menyebut dana Rp14,6 triliun milik Pemprov DKI di bank merupakan bagian dari pola tahunan.

“Itu betul seribu persen. Biasanya dana meningkat di akhir tahun karena pembayaran proyek memang dilakukan di bulan November dan Desember,” jelasnya.

Baca Juga: Heboh! Paulus Andy Mursalim Bebas, Begini Sikap Kejati Kalbar

Sementara Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah klaim dana Rp3,1 triliun yang disebut mengendap di bank. Ia mengatakan saldo rekening kas umum daerah hanya Rp990 miliar di Bank Sumut.

“Kami akan telusuri, bisa jadi ada kesalahan input data,” ujarnya.