Panas! Purbaya vs Dedi Mulyadi Soal Dana Rp4,1 Triliun APBD Jabar Mengendap

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Polemik soal dana APBD Jawa Barat sebesar Rp4,1 triliun yang disebut mengendap di bank memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saling tanggapi di media.

Dedi menantang Purbaya untuk membuktikan klaimnya dan berjanji akan memeriksa kebenaran data tersebut langsung ke Bank Indonesia serta Kementerian Dalam Negeri.

“Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk memastikan mereka jujur soal data dan fakta, bukan berbohong,” ujar Dedi pada Rabu, (22/10/2025).

Baca Juga: Wah! 600 Ribu Penerima Bansos Ketahuan Main J*di Online, Begini Ancaman Mensos Saifullah Yusuf

Ia juga menegaskan bakal memberi sanksi bagi bawahannya jika terbukti memberikan laporan palsu.

Sementara itu, Purbaya meminta Dedi untuk langsung mengecek ke Bank Indonesia. Ia mengatakan, data soal dana Rp4,1 triliun itu diperoleh dari laporan resmi BI.

“Tanya saja ke Bank Sentral, itu data dari sana. Mungkin saja anak buahnya ngibulin dia,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa, (21/10/2025).

Menkeu menegaskan, data yang dia miliki valid karena bersumber dari perbankan dan juga selaras dengan informasi yang dimiliki Mendagri Tito Karnavian.

Ia bahkan menyebut angka yang disampaikan Tito saat rapat koordinasi memiliki kesamaan dengan data Kemenkeu.

Namun, Purbaya menolak disebut menyebut secara spesifik bahwa dana tersebut berasal dari Jawa Barat.

“Saya tidak pernah bilang APBD Jabar. Kalau dia bisa turunkan data itu sendiri, saya juga tidak tahu dari mana. Jadi dia debat sama dirinya sendiri?” sindirnya.

Baca Juga: 43 Juta Warga Sudah Nikmati Cek Kesehatan Gratis, Prabowo Sebut Setiap Ulang Tahun, Warga Bisa Periksa Tanpa Bayar

Menurutnya, sistem keuangan BI memuat seluruh data perbankan milik pemerintah daerah secara lengkap, termasuk jenis deposito dan giro.

“Kalau mau tahu, ya periksa sendiri ke BI. Saya bukan pegawai Pemda Jabar,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa laporan keuangan dari BI menjadi acuan resmi bagi pemerintah pusat dalam memantau dana daerah yang tersimpan di bank, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk meragukan validitasnya.***