Makan Bergizi Gratis Disorot, Pemerintah Perketat Pengawasan

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menarik perhatian banyak pihak.

Badan Gizi Nasional (BGN) kini melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mengawasi jalannya program prioritas pemerintah ini. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang turut berperan dalam pengawasan MBG. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa setiap laporan korban keracunan dari MBG diterima Kemenkes dan langsung disalurkan ke BGN. Data ini berasal dari jaringan Puskesmas di seluruh Indonesia dan kemudian diverifikasi oleh BGN.

“Data sudah ada dan sudah dibagikan ke BGN. Mereka yang akan merilisnya, tapi kami setiap hari menerima laporan,” ujar Menkes Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Baca Juga: Harta Karun Tanah Jarang di Babel, Prabowo Sebut Nilainya Capai Rp128 Triliun dan Jangan Dicuri Lagi

Budi menambahkan bahwa data dari Puskesmas diperbarui secara rutin setiap hari dan dicocokkan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami sudah link data dari Puskesmas ke sekolah untuk melakukan screening SPPG, dan ini memang menjadi fokus utama BGN,” jelasnya.

Mengenai publikasi data, Budi menekankan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan BGN.

“Nanti BGN yang akan buka datanya, dan kami akan atur agar bisa diakses publik,” katanya. Sistem publikasi ini akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait lainnya.

Sebelumnya, Budi menjelaskan bahwa update data kepada publik akan dilakukan secara rutin jika diperlukan, dengan koordinasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah.

“Kalau perlu, kita bisa memberikan update harian, mingguan, atau bulanan seperti saat COVID-19 dulu,” ujarnya pada konferensi pers di Kemenkes (2/10/2025).

Selain itu, Kemenkes juga berperan sebagai pengawas eksternal, memastikan semua aspek program MBG diawasi dengan baik.

Baca Juga: Heboh! Tiga Sekolah Internasional Dapat Ancaman Bom, Polisi Pastikan Nihil Bahan Peledak

“Misalnya, bahan baku yang digunakan harus sesuai standar kualitas. Kepala Badan Pangan Nasional sudah menegaskan ada standar pengecekan kualitas bahan baku,” tambahnya.

Pelaksanaan program juga dipantau melalui pengukuran tinggi dan berat badan para penerima manfaat setiap enam bulan. Data ini akan disinkronkan dengan program cek kesehatan gratis (CKG) untuk anak-anak sekolah.