6 Pejabat Terancam Dicopot, BGN Dihantam Isu Panas Jual Beli Dapur MBG

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (BGN) melontarkan sederet kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum Aliansi, Ahmad Yazdi, menyebut langkah itu sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi dan efektivitas program andalan pemerintah tersebut. Pernyataannya kini ramai diperbincangkan publik setelah menyinggung isu dugaan 'jual beli titik dapur' dan menuntut pencopotan sejumlah pejabat BGN.

“Kami sudah melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, suratnya diterima oleh Kesekretariatan Negara,” ujar Yazdi dalam keterangan pers, Rabu, 8 Oktober 2025.

Baca Juga: Evakuasi Ponpes Al Khoziny Resmi Ditutup, 67 Korban Meninggal Dunia

Ia menuding ada enam pejabat di tubuh BGN yang dianggap menjadi 'benalu' dan perlu segera dicopot, termasuk Kepala BGN Dadan Hindayana. Selain itu, aliansi juga menyoroti kebijakan roll back terhadap ribuan mitra dapur MBG yang membuat banyak pihak merugi karena harus memulai proses pengajuan dari awal.

“Persoalannya pelik. Banyak dapur sudah membangun, ada yang 100 persen, tapi malah ditolak saat diverifikasi ulang,” ungkap Yazdi.

Tak berhenti di situ, aliansi juga menyoroti sistem verifikasi mitra yang dilakukan di hotel, bukan di kantor BGN. Mereka menilai cara itu tidak efisien dan justru menimbulkan tanda tanya soal transparansi.

Namun tudingan paling keras datang saat Yazdi mengklaim adanya praktik setoran uang dalam penentuan titik dapur MBG. Ia bahkan menyebut nominalnya bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp25 juta.

“Itu bukan dugaan, tapi fakta di lapangan. Kalau dibilang fitnah, silakan laporkan saya,” tegasnya.

Baca Juga: Gerakan Seribu Rupiah Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Publik Sebut APBD Jabar Kan Sudah Rp31 Triliun

Aliansi mengaku telah mengirimkan surat ke KPK, BPK, dan Kejaksaan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

Hingga berita ini ditulis, pihak BGN belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai tudingan dan tuntutan yang dilayangkan oleh aliansi tersebut.***