PONTIANAKGLOBE.COM, BANDUNG BARAT -- Kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada pekan lalu kembali memunculkan sorotan publik terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menonaktifkan sementara puluhan dapur MBG.
Baca Juga: Kematian Diplomat Muda Arya Daru, Keluarga Desak Kasus Ditarik ke Bareskrim
Langkah tegas ini disebut sebagai sinyal pemerintah untuk tidak main-main dengan keselamatan penerima manfaat, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan negara.
Di sisi lain, muncul wacana baru di parlemen.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar dapur MBG dipusatkan langsung di sekolah.
Menurutnya, model ini dapat meringankan beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memotong rantai distribusi yang selama ini rawan bermasalah.
Evaluasi Menyeluruh dari BGN
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi soal keselamatan dalam program MBG.
“Nonaktif sementara ini adalah bagian dari evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG, menjadi prioritas utama,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
BGN mencatat, 56 SPPG kini tengah menunggu hasil uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Jika terbukti lalai, sanksi tegas hingga pencabutan izin bisa dijatuhkan.
Presiden RI, Prabowo Subianto, sebelumnya menekankan setiap dapur MBG wajib dilengkapi alat uji makanan sebagai standar baru pencegahan keracunan.
“Saudara-saudara, 30 juta penerima kita bangga, tapi kita risau masih ada kasus keracunan. Karena itu semua SPPG harus tertib. Kita sudah bikin SOP, semua alat cuci pakai peralatan modern, dan semua dapur harus punya test kit,” tegas Prabowo di Jakarta, Senin (29/9/2025).
