Dari DPR, Said Abdullah menilai beban SPPG yang menyiapkan hingga 3.000 porsi per hari terlalu berat.
Baca Juga: Kasus Kematian Diplomat Kemlu Arya Daru, DPR Desak Investigasi Independen dan Ekshumasi
Ia mengusulkan dapur MBG dialihkan ke sekolah-sekolah.
“Kalau disesuaikan 1.000 porsi mungkin lebih realistis. Atau pemerintah ambil langkah ekstrem, langsung menjadikan kantin sekolah sebagai dapur MBG,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurutnya, kantin sekolah bisa direhabilitasi agar berfungsi sebagai dapur lokal. Dengan begitu, distribusi makanan hanya terbatas untuk satu sekolah, sehingga kualitas lebih terjaga.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan masalah utama dalam kasus keracunan berasal dari teknis memasak dan distribusi.
“Keterangan awal menunjukkan SPPG memasak terlalu dini, sehingga makanan terlalu lama tersimpan. Kami minta agar proses memasak dilakukan mulai pukul 01.30 dini hari, agar jeda antara memasak dan distribusi tidak lebih dari empat jam,” jelas Dadan saat meninjau korban keracunan massal di Cipongkor, KBB, 23 September 2025 lalu.
Ia juga menyoroti kasus di Banggai, di mana pergantian pemasok bahan baku mendadak berujung pada turunnya kualitas makanan.
Kini BGN memperketat aturan agar pergantian pemasok dilakukan bertahap dengan pengawasan ketat.
Dengan dinamika terbaru ini, evaluasi program MBG dipastikan menghadapi tantangan besar. Namun, publik sepakat langkah tersebut mutlak diperlukan demi menjaga keselamatan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. ***
