PONTIANAKGLOBE -- Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan mendapati sebanyak 515 ton stok MINYAKITA dari PT Bina Karya Prima (PT BKP) tidak didistribusikan oleh BKP dengan alasan tidak ada Domestic Market Obligation (DMO).
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mengistruksikan MINYAKITA segera disalurkan dan pemerintah sudah menambah pasokan DMO sehingga tidak ada alasan untuk menunda penyaluran produk tersebut.
"Sehingga harapannya pasokan MINYAKITA kembali normal sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan terjangkau oleh masyarakat," kata Zulkifli Hasan dari siaran pers dikutip Pontianak Globe, Rabu (8 Februari 2023).
Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggijono menegaskan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak gorek rakyat curah atau kemasan termasuk MINYAKITA harus komitmen memenuhi kewajibannya.
Bahkan menurutnya ada sanksi hukum apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tidak melakukan kewajiban tersebut. Pihaknya sudah memberikan upaya terakhir berupa ultimum remedium agar MINYAKITA diperdagangkan secara langsung.
Sebagaimana diketahui tim gabungan Kemendag dan Satgas Pangan menemukan masih ada 515 stok MINYAKITA tidak didistribusikan PT BKP pada Desember 2022.
Bagi masyarakat yang belum tahu tentang MINYAKITA, produk minyak curah dan merek ini diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan langsung oleh Mendag Zulkifli agar didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan HET Rp14.000/liter pada Juli 2022 lalu.
Kehadiran MINYAKITA bagian dari arahan Presiden Joko Widodo sebagai solusi mengatasi kelangkaan minyak goreng pada saat itu. Minyak goreng dari pemerintah tersebut memiliki kualitas sama dengan sejumlah minyak goreng dari merek-merek terkenal lainnya.
Namun demikian, masyarakat yang hendak membeli MINYAKITA itu melalui aplikasi dan menunjukkan KTP dari toko yang menjual minyak goreng tersebut.