Ekonom Senior Desak Pemerintah Evaluasi Skandal BLBI dan Subsidi Rekap BCA

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Diskusi publik bertajuk “Pencegahan Budaya Korupsi Keuangan Negara yang Merajalela Setelah NKRI 80 Tahun Merdeka” digelar di Kampus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST), Yogyakarta, Selasa, 19 Agustus 2025.

Forum ini menghadirkan ekonom senior Prof. Dr. Sri Edi Swasono dan Ketua Lembaga Pengkajian Ekonomi Keuangan Negara (LPEKN), H.M. Sasmito Hadinegoro.

Baca Juga: Mengulas Kontroversi BLBI BCA, Penjualan Saham, Kerugian Negara, dan Peran Investor Asing

Dalam forum yang dihadiri rektor, akademisi, dan mahasiswa tersebut, Sasmito menegaskan pemerintah harus berani menghentikan praktik yang membebani rakyat, salah satunya subsidi bunga rekapitalisasi kepada bank besar.

“Stop pemberian subsidi bunga rekap dari APBN. Itu semua berasal dari pajak rakyat yang sudah ngos-ngosan. Pemerintah harus punya political will untuk tidak lagi menghidupi bankir bandit,” ujar Sasmito.

Ia juga menyinggung kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang menurutnya sarat rekayasa.

Baca Juga: Rekomendasi Parfum Aroma Teh Terbaik, Wangi Segar dan Menenangkan untuk Seharian

Sasmito menyebut, 51 persen saham BCA yang dilepas pada era Presiden Megawati ditebus hanya sekitar Rp5 triliun.

Padahal, nilai aset BCA saat itu, termasuk aset fisik, obligasi rekap, dan bunga, diperkirakan lebih dari Rp200 triliun.

“Nilai BCA itu lebih dari Rp200 triliun, tapi dijual hanya Rp5 triliun. Itu sama saja gratis,” ucapnya.

Baca Juga: Kisah Inspiratif Hegi Harjoyo: Jatuh Bangun Bangun Bisnis Roti hingga Cetak Rekor Omzet

Lebih jauh, ia mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil alih kembali 51 persen saham BCA tanpa kompensasi, jika terbukti ada unsur korupsi atau rekayasa dalam prosesnya.

Sasmito juga menyinggung adanya dugaan penggunaan perusahaan cangkang (Farallon) dalam akuisisi, serta praktik akuntansi yang dinilai merugikan negara.

Menurutnya, jika dikaitkan dengan keseluruhan program BLBI, kerugian negara akibat skandal ini bisa mencapai Rp200 triliun hingga Rp1.030 triliun.

Selain itu, ia menyindir KPK yang dianggap tidak serius dalam mengusut kasus BLBI maupun “BCA Gate”.