3 Sorotan Menteri Bahlil soal Dugaan Pertamax Oplosan, Usul Proyek BBM ke Prabowo

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Publik tengah ramai membicarakan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menyebut Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka karena diduga menyelewengkan pembelian spesifikasi minyak.

Baca Juga: Fenomena ‘Kabur Aja Dulu’ Viral di Medsos, Jusuf Kalla Beri Pujian, Jepang Buka Peluang bagi TKI

Riva diduga membeli RON 90 (Pertalite) tetapi mengklaim sebagai RON 92 (Pertamax) setelah dilakukan blending di storage atau depo, praktik yang dilarang dalam regulasi.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Mufti Mubarok, mendesak pengusutan tuntas kasus ini dan meminta Pertamina lebih transparan terkait kualitas BBM yang dijual.

Seiring dengan polemik ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut memberikan tanggapan tegas.

Ia menyoroti tiga hal utama, termasuk usulan proyek penyimpanan BBM kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Juga: Carmen Resmi Debut dengan Hearts2Hearts, Jadi Idol KPop SM Entertainment Pertama dari Indonesia

1. Kepastian Spesifikasi BBM untuk Publik

Bahlil menegaskan bahwa pihaknya akan membentuk tim guna memastikan spesifikasi BBM yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Kami akan menyusun tim dengan baik untuk memberikan kepastian agar masyarakat membeli minyak berdasarkan spesifikasi dan harganya," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain itu, Bahlil juga menyoroti izin impor BBM, yang kini hanya diberikan untuk enam bulan guna memungkinkan evaluasi berkala setiap tiga bulan.

2. Mendorong Pengolahan Minyak Mentah di Dalam Negeri

Bahlil menegaskan bahwa ekspor minyak mentah akan dikurangi agar dapat diolah di dalam negeri.

"Nanti yang bagus, kami suruh blending. Yang tadinya tidak bisa diolah di dalam negeri, sekarang harus bisa diolah di dalam negeri," katanya.