Lebih jauh, Bambang menilai dugaan korupsi kuota haji juga menyeret nama organisasi Islam besar di Indonesia, sehingga membuat perkara ini semakin sensitif dan mendapat sorotan luas.
“Itu kemudian sebagiannya diduga mempengaruhi apa yang terjadi hari ini, bukan hanya soal isu tambangnya,” katanya.
“Bukan intervensi, itu menjadi penyebab karena kemudian ditarik-tarik juga tuh isu ini ke salah satu organisasi Islam terbesar,” lanjutnya.
Bambang menyoroti pula banyaknya pihak yang telah dipanggil KPK, mulai dari ratusan biro travel haji dan umrah hingga tokoh-tokoh publik ternama.
“Ratusan biro umrah travel, umrah haji, beberapa nama kondang juga disebut. Kalau masih ingat ada Khalid Basalamah. Jadi, kasus ini dapat perhatian publik dan jadi spotlight,” ujar Bambang.
Ia mengingatkan, perhatian publik terhadap kasus ini akan semakin besar seiring mendekatnya musim haji dan Idul Adha.
“Kalau sampai kasus ini tidak bisa dibongkar, masa sudah setahun lebih, mau menjelang Idul Adha belum selesai juga?” tuturnya.
Kasus dugaan korupsi ini berawal dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan oleh Arab Saudi.
Baca Juga: Dampak Banjir Tak Usai, Harga Pangan Mencekik Warga Takengon
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota tambahan seharusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.
Namun dalam praktiknya, pembagian kuota tersebut diduga berubah menjadi 50:50, sehingga memunculkan dugaan adanya aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji.***