PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menilai reputasi lembaga itu sudah terlanjur buruk di mata publik, media, hingga pimpinan negara, terutama akibat kasus-kasus yang menyeret sejumlah pegawai dalam beberapa tahun terakhir.
“Image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis, 27 November 2025.
Baca Juga: Nilai dalam Ekonomi Modern
Ia menegaskan telah meminta kepercayaan penuh selama setahun penuh agar proses pembenahan dapat berjalan tanpa intervensi.
“Saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” lanjutnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah ekstrem jika reformasi tidak berhasil. Ia menyebut opsi pembekuan DJBC dan penggantian dengan perusahaan Société Générale de Surveillance (SGS), seperti pernah dilakukan pada masa lalu.
“Kalau kita, bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS,” ujar Purbaya.
“Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi.”
Ia menambahkan bahwa ancaman tersebut berimplikasi pada sekitar 16 ribu pegawai DJBC.
“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ucapnya.
Dalam rencana pembenahan, Kementerian Keuangan memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat pengawasan di berbagai titik. Purbaya menyebut teknologi itu akan membantu menekan pelanggaran dan meningkatkan akurasi pengawasan.
“Jadi kita pelajari betul. Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman,” tuturnya.
Ia optimistis penggunaan AI dan perbaikan struktural yang sedang disiapkan dapat memulihkan profesionalisme DJBC dan memperbaiki reputasi lembaga tersebut.
Baca Juga: 174 Orang Meninggal! Inilah Kondisi Terkini Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Pemerintah menyadari pemulihan kepercayaan publik bukan pekerjaan ringan, tetapi Purbaya menegaskan bahwa DJBC harus kembali menjadi institusi yang kredibel.