PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kebijakan work from home (WFH) kembali menjadi sorotan publik di Indonesia, seiring rencana pemerintah menerapkannya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan imbauan serupa untuk sektor swasta pasca Lebaran 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa kebijakan tersebut akan segera diberlakukan, meski skema teknisnya masih dalam tahap perincian.
"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah lebaran kita akan berlakukan," ujar Airlangga di Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Baca Juga: Trisa Bongkar Kondisi Sekolah di Aceh, Buku Tak Kunjung Datang
Langkah ini bukan tanpa alasan. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah, dampaknya mulai terasa hingga ke kebijakan domestik, termasuk sektor ketenagakerjaan dan energi.
Negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura bahkan lebih dulu mempertimbangkan kembali skema kerja fleksibel sebagai respons terhadap krisis energi global.
WFH dipandang sebagai solusi praktis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tanpa harus menghentikan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.
Tekanan terhadap pasar energi global saat ini tidak lepas dari konflik yang melibatkan Iran dan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu titik krusialnya adalah Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dan gas alam cair dunia setiap hari.
Gangguan di kawasan ini membuat pasokan energi terganggu dan harga minyak dunia melonjak. Bahkan, laporan dari majalah Fortune menyebut harga bensin di Amerika Serikat telah naik hampir 11 persen sejak 2024.
"Bagi sebagian besar warga Amerika, naluri pertama adalah menyaksikan angka di SPBU naik dan merasa tidak berdaya," tulis Fortune dalam artikelnya.
"Tetapi bagi orang-orang di atas 65 tahun (kelahiran 1960-an), momen saat ini membawa jenis ketakutan yang berbeda," lanjutnya.
Kondisi ini mengingatkan pada krisis energi global pada era 1970-an. Saat itu, negara-negara Arab anggota OPEC memberlakukan embargo minyak terhadap Amerika Serikat sebagai respons atas dukungannya kepada Israel dalam Perang Yom Kippur.
"Saat itu, mereka tidak hanya menaikkan harga tetapi mereka juga mengurangi pasokan energi," tulis Fortune.
Dalam waktu singkat, harga bensin melonjak drastis.
"Dalam beberapa minggu, harga bensin di SPBU melonjak 40 persen hanya dalam 1 bulan," ungkapnya.
Artikel Terkait
Pasokan BBM Kolaps di Sumatera: Pertamina Mengaku Distribusi Putus Total
Konflik Iran-AS-Israel Memasuki Babak Baru
Pemerintah Pastikan Stok Pangan dan BBM Aman di Tengah Konflik Global
Indonesia Tak Ikut Dukung Resolusi DK PBB soal Iran
SPBU di Pontianak Wajib Buka 24 Jam! Wali Kota Edi Tekan Pertamina, BBM Tak Boleh Kosong
BBM Pontianak Diserbu Warga Akibat Panic Buying, Salah Komunikasi Jadi Pemicu?