Pengamat Bongkar Motif di Balik Tim Reformasi Internal Polri Bentukan Kapolri

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan keputusan Kapolri membentuk komisi reformasi Polri secara internal. Ia menilai langkah tersebut terkesan ingin menghalangi kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden.

“Ketika Kapolri membentuk tim percepatan reformasi internal itu, saya merasa bahwa itu namanya upaya untuk menghalang-halangi dibentuknya tim reformasi dari Presiden,” ujar Ray Rangkuti dalam tayangan podcast di YouTube Politika ID, Sabtu, 29 November 2025.

Baca Juga: Rekening Masih Dibekukan, Ira Puspadewi Mengaku Hidup dari Bantuan Teman

Ray juga mempertanyakan waktu pembentukan tim reformasi internal yang dilakukan di penghujung masa jabatan Kapolri Listyo Sigit.

“Kalau Pak Kapolri selama 4 tahun bahkan mendekati 5 tahun jadi Kapolri, kok baru sekarang bicara soal percepatan reformasi? Kan nggak masuk akal,” ucapnya.

“Sudah hampir 5 tahun menjabat, baru di ujungnya bicara tentang reformasi, selama 4 tahun ini apa yang dilakukan?” tambahnya.

Menurut Ray, tim reformasi internal itu sebenarnya tidak diperlukan. Ia juga tidak yakin upaya perubahan Polri dapat dilakukan dari dalam lembaga tersebut.

“Kalau mereka bisa mereformasi, kan nggak begini ujungnya. Mereka tidak sampai di level 2 atau 3 sebagai lembaga yang tidak dipercaya,” jelasnya.

Ia menilai kepercayaan publik terhadap Polri sudah bermasalah selama puluhan tahun.

“Masyarakat udah tahu gimana polisi kita, kalau bisa dipersulit, kamu kehilangan ayam, lapor, malah kehilangan kambing. Itu istilah sudah jamak kita dengar, bukan setahun atau dua tahun, tapi puluhan tahun,” paparnya.

Ray menilai pembentukan tim internal dilakukan untuk menyelamatkan citra kepemimpinan Listyo Sigit.

“Pak Listyo mau mengatakan saya ini bukan nggak tahu tentang reformasi polisi, kira-kira gitu, makanya dibentuk nih (internal),” katanya.

Baca Juga: Operasi Udara TNI Dirombak Total: 76.500 Ton Bantuan Dikirim, Wilayah Terisolasi Jadi Alarm Darurat

Langkah tersebut juga dinilai sebagai respons untuk meredam meningkatnya kritik publik setelah demonstrasi besar pada Agustus 2025.

Menurut Ray, reformasi Polri baru dapat dimulai apabila Kapolri diganti lebih dulu.