Barcode Ganda di SPBU: Celah Penipuan BBM yang Dibiarkan

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, mengungkap adanya berbagai bentuk kecurangan dalam distribusi BBM bersubsidi yang dinilainya masih terjadi secara luas. Hal itu ia sampaikan saat rapat bersama BPH Migas di Kompleks Parlemen, Senin, (24/11/2025). 

Syarif menyebut penyimpangan itu meliputi praktik 'kencing solar' dari mobil tangki, pelangsiran terstruktur, hingga mobil mewah yang tetap bisa membeli solar subsidi meski seharusnya tidak memenuhi syarat.

Baca Juga: Permintaan Rokok Tak Turun: Kebiasaan atau Kegagalan Regulasi?

Ia menjelaskan bahwa manipulasi distribusi BBM dilakukan secara sistematis dari kendaraan pengangkut.

"Istilah di lapangan tuh kencing, dikencingkan mungkin 200 liter, 500 liter per 1 AMT (mobil tangki)," ujar Syarif dalam rapat tersebut.

Ia juga menyoroti temuan bahwa mobil-mobil kelas atas keluaran terbaru masih bebas membeli BBM subsidi, padahal diwajibkan memakai BBM nonsubsidi seperti Dexlite atau Pertamina Dex.

“Jangan sampai ada mobil yang saya sampaikan tadi mobil Fortuner tahun 2025, mobil Pajero tahun 2025 tetapi dia bisa beli solar yang harusnya dia harus membeli Dexlite atau Pertamina Dex tapi dia ambil subsidi,” katanya.

Menurut Syarif, pola penyimpangan juga muncul melalui pelangsiran BBM yang melibatkan kendaraan-kendaraan tua. Ia mengatakan fenomena tersebut kian berkembang karena lemahnya pengawasan dan celah pada sistem digitalisasi.

"Makin banyak bisnis pelangsir-pelangsir BBM yang dilakukan oleh mobil-mobil yang sudah tua," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkap adanya manipulasi barcode di mana satu kendaraan dapat menggunakan dua hingga tiga barcode berbeda untuk membeli BBM subsidi.

“Dia memiliki satu mobil itu barcode dua sampai barcode dengan jenis mobil yang sama,” imbuhnya.

Baca Juga: Terungkap! Ayah Tiri Tega Bunuh Alvaro karena Dendam pada Istri

Melihat pola penyimpangan yang semakin kompleks, Syarif mendorong pemerintah menurunkan aparat TNI–Polri untuk memperkuat pengawasan di wilayah rawan penyalahgunaan.

“Nah mungkin perlu diturunkan di sana petugas TNI dan Polri nanti. Dan itu waktu tidak lama Pak Kepala biasanya hanya 1 bulan sudah tertib,” kata Syarif.

Ia juga mengingatkan adanya pihak tertentu yang mencoba melobi DPR untuk mendapatkan tambahan kuota BBM. Syarif menegaskan bahwa permintaan penambahan kuota hanya boleh diajukan oleh pemerintah daerah.