Pengungsian Liar di Semeru Diperingatkan Berisiko Ganggu Distribusi

PONTIANAKGLOBE.COM, LUMAJANG -- Sebagian warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru kini berada di lokasi pengungsian resmi, sementara sebagian lainnya mulai kembali ke rumah masing-masing.

Berdasarkan data per Jumat, 21 November 2025 pukul 18.00 WIB, tercatat 852 jiwa mengungsi di Kecamatan Pronojiwo pada sejumlah titik, serta 264 jiwa berada di Kecamatan Candipuro.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memastikan kebutuhan dasar pengungsi tetap terpenuhi dengan distribusi logistik yang diklaim berjalan lancar.

Baca Juga: Misteri Mobil Kecelakaan Tol Bakter: Puluhan Ribu Ekstasi dan Pengemudi Menghilang

Sekretaris Daerah Lumajang sekaligus Pelaksana Harian SKPDB, Agus Triyono, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan melalui Dinas Sosial PPPA dan BPBD terus dilakukan sesuai kondisi lapangan.

“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” ujar Agus dikutip dari keterangan resminya saat evaluasi pos komando PDB erupsi pada Sabtu, (22/11/2025). 

Agus mengimbau warga yang ingin memberikan bantuan agar menggunakan jalur resmi, karena donasi tanpa koordinasi dapat menumpuk di satu lokasi dan membuat titik lain kekurangan suplai. Pemkab membuka dua Posko Tanggap Darurat di Candipuro dan Pronojiwo sebagai pusat penerimaan dan distribusi bantuan.

Selain itu, Pemkab mengingatkan agar warga tidak mendirikan pengungsian mandiri di luar koordinasi SKPDB.

Agus menegaskan seluruh pengungsian harus berada di bawah satu komando untuk memastikan pemantauan kesehatan, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan warga berjalan menyeluruh.

“Pengendalian di bawah satu komando resmi memastikan setiap warga terdampak dapat dipantau kondisinya secara menyeluruh. Kebutuhan medis, pangan, dan keamanan bisa terpenuhi secara terencana,” kata Agus lagi.

Pengungsian di luar struktur resmi dinilai berisiko karena tidak memiliki standar layanan dasar seperti listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, hingga keamanan, serta dapat menyebabkan distribusi bantuan tidak terukur dan rawan tumpang tindih.

Baca Juga: Peringatan Keras Sri Radjasa: Polemik Ijazah Jokowi Bisa Hantam Prabowo

Dengan tinggal di posko resmi, pendataan keluarga dan pemantauan kelompok rentan dapat dilakukan lebih mudah, termasuk bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Efisiensi stok pangan sangat penting, agar seluruh pengungsi, termasuk kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas, terpenuhi kebutuhannya,” lanjutnya.

Pemantauan terpusat juga memungkinkan evakuasi cepat jika aktivitas vulkanik meningkat, serta memperlancar penyaluran logistik dan layanan kesehatan. Status tanggap darurat masih berlaku hingga 25 November 2025 sejak erupsi pertama pada 19 November 2025.***