The Guardian Sebut IKN Terancam Jadi Kota Mati, Pemerintah Bungkam?

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah media Inggris, The Guardian, menjulukinya sebagai 'ghost city' atau kota hantu. Artikel yang dirilis pada 29 Oktober 2025 itu menilai Nusantara berisiko menjadi kota kosong akibat lambatnya progres pembangunan dan minimnya aktivitas penduduk.

Menanggapi hal tersebut, akademisi Profesor Sulfikar Amir menilai perhatian media asing terhadap IKN bukan tanpa alasan.

Baca Juga: Respons Keras Mahfud MD soal Sikap Prabowo: Siap Tanggung Boleh, Tapi Mekanisme Harus Dibongkar

Ia mengungkapkan bahwa media internasional seperti The Guardian, Reuters, Bloomberg, hingga New York Times memang telah lama memantau dinamika pembangunan IKN.

“Saya beberapa kali dikontak mereka, termasuk The Guardian, dua tahun lalu atau setahun lalu. Media Eropa memang sangat peduli dengan isu lingkungan dan demokrasi,” ujarnya dalam podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Kamis, (6/11/2025). 

Menurut Sulfikar, ada dua isu besar yang membuat media asing menyoroti proyek ibu kota baru tersebut yaitu dampak terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Ia menyebut, proyek IKN seharusnya bisa memberi manfaat bagi semua pihak tanpa menyingkirkan penduduk asli atau merusak alam sekitar.

“Tapi yang terjadi, masyarakat tersingkir, lingkungannya rusak, sementara proyeknya sendiri berisiko mangkrak. Itu yang membuat istilah ‘kota hantu’ muncul,” jelas dosen Nanyang Technological University (NTU) Singapura itu.

Sulfikar juga menyoroti masalah mendasar lainnya, yaitu lokasi IKN yang dianggap tidak ideal. Ia menyebut adanya aktivitas tambang batu bara ilegal di Tahura Soeharto, wilayah yang termasuk dalam kawasan IKN, semakin memperkuat anggapan bahwa daerah tersebut tak cocok dijadikan kota pemerintahan.

“Dia dibangun di atas lahan yang di bawahnya ada potensi batu bara, jauh dari pusat aktivitas, dan kapasitas airnya juga terbatas. Air bersih hanya mencukupi sekitar 10 persen dari target populasi IKN,” paparnya.

Sementara itu, pembangunan tahap II IKN dijadwalkan dimulai pada November 2025. Fokus pembangunan kali ini meliputi kawasan legislatif dan yudikatif dengan total anggaran lebih dari Rp11 triliun.

Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi Makin Panas, Polda Metro Beberkan Pasal Berat untuk 8 Tersangka

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa sekitar 20 ribu pekerja akan dikerahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek dalam waktu 25 bulan.

“Setelah Perpres 79, pembangunan di IKN akan semakin masif. Saat ini ada 7.000 pekerja di Hunian Pekerja Konstruksi, dan jumlahnya akan terus bertambah,” ujar Basuki.

Meski demikian, sorotan publik dan media internasional menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih transparan dan serius dalam memastikan IKN tidak sekadar menjadi simbol, melainkan benar-benar hidup sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.***