Purbaya Singgung Era Orba, Soeharto Kuat Karena Bisa Jaga Inflasi

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya menyinggung masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang mampu bertahan hingga 32 tahun berkat keberhasilannya menjaga inflasi tetap stabil. Ia menilai, pengendalian inflasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan daya beli masyarakat serta kestabilan sosial dan politik.

Menurut Purbaya, keberhasilan menjaga harga beras menjadi salah satu kunci utama stabilitas pemerintahan kala itu. Ia menjelaskan, ketika harga beras bisa dijaga, harga komoditas lain pun akan lebih mudah dikendalikan. Hal itu, kata Purbaya, turut berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemimpin di daerah.

“Harga beras stabil, yang lain ikut stabil. Inflasi ini sangat penting, karena bisa meningkatkan popularitas kepala daerah,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, (20/10/2025).

Baca Juga: Prabowo Sindir Keras: Hentikan Kriminalisasi, Penegak Hukum Harus Punya Hati

Ia menambahkan, pemimpin daerah yang mampu menjaga harga dan mengendalikan inflasi akan lebih mudah mendapat kepercayaan publik saat pemilihan umum.

“Kalau harga di daerahnya nggak terkendali, pasti nggak kepilih lagi. Tapi kalau bisa jaga harga, hampir pasti kepilih tanpa perlu janji muluk. Di Indonesia, perut masih jadi alat politik utama,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pentingnya sinergi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Kedua tim itu bertugas memastikan laju inflasi tetap rendah dan stabil agar bunga acuan Bank Indonesia juga dapat turun ke level ideal.

“Kalau inflasi 2,5 persen, BI harus menurunkan bunga acuan ke 3,5 persen dan bunga pinjaman ke sekitar 7 persen. Dengan begitu, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat dan bersaing dengan negara lain,” jelasnya.

Purbaya mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan semata urusan Bank Indonesia atau pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok.

Sebagai perbandingan, Purbaya menyinggung kembali sejarah ekonomi pada masa awal Orde Baru. Setelah hiperinflasi mencapai 635 persen pada tahun 1966 di masa akhir pemerintahan Soekarno, Menteri Keuangan Frans Seda berhasil menurunkannya menjadi 112 persen dalam dua tahun.

Baca Juga: Ijazah Sehari di Pasar Seni ITB, Bentuk Kritik Keras atas Budaya Jual Beli Gelar di Indonesia

Dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan seperti Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, pemerintah berhasil menstabilkan ekonomi dan menjaga inflasi tetap terkendali.

Pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 10,92 persen pada tahun 1970 sebelum inflasi naik kembali pada awal 1970-an akibat ekspansi kredit perbankan. Namun, kebijakan stabilisasi berikutnya berhasil menurunkan inflasi ke level 21 persen pada 1975.

Purbaya menegaskan, pengalaman masa lalu itu menjadi pelajaran penting bahwa pengendalian inflasi merupakan kunci tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagi stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.***